​Menjadi ASN di Pemprov NTB nampaknya memerlukan keahlian ganda: ahli dalam menjaga pandangan agar tidak didemosi, sekaligus ahli dalam seni menuntut hak. Belum kering tinta berita tentang jabatan yang melayang, kini muncul kegaduhan baru dari lorong-lorong kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ramai-ramai, mereka sedang menyusun nada untuk satu tuntutan yang sangat duniawi: kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

​Tuntutan ini muncul di tengah suasana anggaran yang seringkali diklaim “sedang tidak baik-baik saja”. Namun, nampaknya bagi para punggawa OPD, urusan dedikasi harus dibarengi dengan apresiasi yang tercermin di saldo rekening. Ini adalah drama klasik birokrasi: pengabdian itu mulia, tapi kalau TPP tidak naik, rasanya pengabdian jadi kurang bertenaga.

Antara Kinerja dan Angka

​Dalam kacamata AMBARA, TPP adalah indikator kebahagiaan paling akurat di lingkungan kantor pemerintahan. Kita sering mendengar pidato tentang efisiensi dan penghematan anggaran, tapi tuntutan ramai-ramai ini menunjukkan bahwa “sabuk pengencang” anggaran ternyata tidak boleh melilit perut para birokrat terlalu ketat.

​Menariknya, tuntutan ini datang secara berjamaah. Ini bukan lagi soal satu atau dua orang yang merasa kurang, tapi sebuah orkestrasi kebutuhan kolektif. Pesannya jelas: jika ingin mesin birokrasi berputar kencang, maka bahan bakarnya—yaitu TPP—jangan sampai kering. Persoalannya, apakah tuntutan ini berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik yang seringkali masih terasa lamban, ataukah ini hanya sekadar upaya “memanjakan diri” di tengah kesulitan rakyat yang bahkan tidak tahu apa itu singkatan TPP?

AUDIT STRATEGIS GETNEWS: Logika Tuntutan TPP vs Realita Anggaran
Variabel PantauNarasi OPDPerspektif AMBARA
Subjek TuntutanKenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).Seni meminta “pemanis” di tengah isu defisit.
Metode GerakanRamai-ramai menyuarakan tuntutan antar OPD.Solidaritas perut yang jauh lebih kompak dari sinergi program.
KontradiksiKebutuhan penyesuaian biaya hidup.Uang rakyat dipakai bayar “semangat” birokrat.
Sumber: GetNews Intelligence Unit x Media NTB Monitoring

Harapan di Balik Slip Gaji

​Kita tinggal menunggu, apakah Gubernur akan kembali memberikan “lampu hijau” yang kemudian dihadang oleh tangan birokrasi lainnya, ataukah tuntutan ini akan mulus meluncur karena menyangkut hajat hidup orang banyak (versi ASN).

​Satu hal yang pasti: di saat rakyat diminta bersabar dengan pembangunan yang melambat, para pelayan rakyat ini justru sedang tidak sabar ingin TPP-nya meningkat. Selamat berjuang bagi para pendekar TPP, semoga semangat melayani rakyatnya tidak hanya naik saat saldo rekening bertambah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *