JAKARTA, GETNEWS. – Penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang mendapat perhatian serius dari tingkat pusat. Anggota Komisi XIII DPR RI, M. Shadiq Pasadigoe, menegaskan bahwa penyediaan hunian yang layak dan aman bukan sekadar bantuan sosial, melainkan pemenuhan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang wajib dijamin oleh negara.
Shadiq memberikan apresiasi tinggi terhadap kolaborasi taktis antara Pemerintah Kota Padang dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyiapkan lahan relokasi bagi warga terdampak.
Rencana Relokasi dan Pembangunan Hunian Kota Padang
Sinergi antara Wali Kota Padang, Fadly Amran, dan Kepala BNPB telah mengidentifikasi titik strategis untuk pembangunan hunian bagi masyarakat:
| Fokus Penanganan | Lokasi / Skema Rencana | Target Utama |
|---|---|---|
| Lokasi Strategis | Kawasan Belakang Pasar Simpang Haru (Aset Pemko Padang). | Memanfaatkan lahan pemerintah yang aman dari zona merah bencana. |
| Solusi Hunian | Pembangunan Huntara (Sementara) dan Huntap (Tetap). | Memastikan warga segera keluar dari tenda pengungsian ke rumah yang layak. |
| Pemulihan Infrastruktur | Normalisasi sungai dan perbaikan drainase lingkungan. | Mencegah terjadinya bencana serupa di masa mendatang (mitigasi). |
Perspektif Hak Asasi Manusia
Sebagai anggota komisi yang membidangi urusan hukum dan HAM, Shadiq menilai langkah Wali Kota Padang mendampingi langsung Kepala BNPB adalah bentuk kepemimpinan responsif. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan relokasi ini akan menjadi fondasi pemulihan sosial-ekonomi Sumatra Barat.
“Negara harus hadir secara utuh, dari tanggap darurat hingga masyarakat benar-benar pulih dan bangkit. Bencana tidak boleh memutus harapan rakyat,” ujar Shadiq dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).
Dukungan Lintas Sektor
Politisi Partai NasDem ini juga mendorong agar kementerian terkait di pusat memberikan dukungan anggaran maksimal untuk:
- Rehabilitasi Lingkungan: Memperbaiki infrastruktur yang rusak agar aktivitas warga kembali normal.
- Pemulihan Ekonomi: Program bantuan permodalan bagi warga yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana.
- Mitigasi Berkelanjutan: Pembangunan tanggul dan sistem peringatan dini di sepanjang aliran sungai di Kota Padang.
Sinergi ini diharapkan menjadi model penanganan bencana yang cepat dan tepat sasaran bagi daerah lain di Indonesia.
dpr.go.id
