“Di balik meja birokrasi yang melebur, ada nasib guru yang menunggu kepastian. Penggabungan dinas adalah perjudian antara efisiensi anggaran atau kelumpuhan layanan.”
GETNEWS+ – Keputusan pemerintah daerah untuk melebur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menjadi satu entitas tunggal di tahun 2026 ini memicu perdebatan di ruang-ruang guru. Jika pemerintah melihatnya sebagai langkah penghematan fiskal yang cerdas—sejalan dengan upaya menutup lubang utang negara—para guru justru melihatnya sebagai tantangan koordinasi yang raksasa.
Bagi seorang guru di pelosok, urusan kenaikan pangkat dan sertifikasi adalah “nadi” kehidupan. Kekhawatiran terbesar mereka adalah: apakah layanan administrasi akan semakin cepat, atau justru tersesat di labirin birokrasi baru yang kini harus mengurusi segala hal, mulai dari kurikulum sekolah hingga persiapan pekan olahraga daerah?
Adu Data: Kebutuhan Lapangan vs Keinginan Struktural
Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik meja kerja dan di tengah lapangan:
Mencari “Emas” di Balik Peleburan
Namun, tidak adil jika kita hanya melihat dari sisi gelap. Jika dikelola dengan tangan dingin, penggabungan ini memiliki Sisi Baik (Silver Lining) yang sangat kuat. Pendidikan karakter tidak bisa dipisahkan dari olahraga. Dengan berada di bawah satu atap, sekolah-sekolah di NTB kini bisa merancang program ekstrakurikuler yang lebih profesional. Tidak ada lagi sekat birokrasi ketika sekolah ingin meminjam stadion atau gedung olahraga.
Sinergi ini bisa menjadi inkubator bagi lahirnya atlet-atlet berpendidikan tinggi. Ini adalah “Diplomasi Cangkul” di sektor SDM: mencangkul bakat dari sekolah dan menyemainya di lapangan olahraga tanpa perlu surat pengantar yang berbelit-belit antar-dinas.
“Guru tidak butuh struktur organisasi yang baru, mereka butuh kepastian bahwa hak-hak mereka tidak tersendat oleh urusan teknis olahraga. Kunci sukses peleburan ini bukan pada efisiensi gedung, tapi pada digitalisasi layanan.”
Melayani, Bukan Membebani
Pada akhirnya, kesuksesan penggabungan dinas raksasa ini akan diukur dari satu hal: seberapa cepat keluhan seorang guru honorer di pelosok terjawab. Jika penggabungan ini justru menambah rantai birokrasi, maka efisiensi anggaran hanyalah angka kosong di atas kertas. Pemerintah harus membuktikan bahwa reuni paksa ini bukan sekadar upaya bertahan hidup di tengah krisis fiskal, melainkan lompatan untuk memberikan pelayanan yang lebih utuh bagi generasi muda NTB.
Kenyangkan dulu urusan administrasi guru, maka prestasi olahraga dan pendidikan akan mengikuti dengan sendirinya.
