Jakarta – Pemerintah mengajak masyarakat untuk menyikapi berbagai sorotan media asing terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara kritis, objektif, dan berdasarkan fakta. Di tengah tingginya perhatian internasional terhadap pelaksanaan program tersebut, pemerintah menegaskan bahwa berbagai masukan akan dijadikan bahan evaluasi, namun masyarakat diimbau tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum tentu mencerminkan keseluruhan perkembangan di lapangan.
Program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional memang mendapat perhatian luas, termasuk dari media internasional yang menyoroti berbagai tantangan implementasi, mulai dari aspek tata kelola, keamanan pangan, hingga efektivitas pelaksanaan. Pemerintah menilai sorotan tersebut merupakan bagian dari dinamika program berskala besar yang terus mengalami penyempurnaan, sementara berbagai evaluasi dan perbaikan terus dilakukan secara berkelanjutan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi anggaran sekaligus memperkuat sistem pengawasan agar kualitas pelaksanaan program semakin baik.
“Perintah Bapak Presiden adalah melakukan efisiensi besar-besaran tanpa mengurangi tujuan utama program. Yang diperbaiki adalah tata kelolanya agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan Kementerian Keuangan juga memperkuat mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan MBG di daerah melalui koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga setiap temuan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari proses penyempurnaan program.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan masyarakat tidak perlu mudah terpengaruh oleh narasi yang menggiring opini seolah-olah program mengalami kegagalan secara menyeluruh. Menurutnya, setiap program nasional berskala besar pasti menghadapi tantangan implementasi yang harus diselesaikan melalui evaluasi dan perbaikan secara bertahap.
“Yang dilakukan pemerintah adalah memperbaiki berbagai kekurangan sehingga pelaksanaan program semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terus memperkuat tata kelola Program MBG melalui penyusunan rencana aksi, pendampingan, serta monitoring terhadap implementasi berbagai rekomendasi hasil kajian. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan program berlangsung secara transparan, akuntabel, dan profesional.
Penguatan tata kelola juga dilakukan melalui evaluasi terhadap kualitas layanan, mekanisme distribusi, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga penguatan pengawasan keamanan pangan agar standar pelayanan terus meningkat di seluruh daerah.
Pemerintah menegaskan bahwa kritik yang bersifat konstruktif akan selalu menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan. Namun demikian, masyarakat diimbau tetap mengedepankan literasi informasi, melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang beredar, serta tidak mudah terpancing provokasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai tujuan utama Program MBG.
Melalui evaluasi berkelanjutan, penguatan tata kelola, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta keterbukaan terhadap masukan publik, pemerintah optimistis Program Makan Bergizi Gratis akan terus berkembang menjadi program yang semakin berkualitas, akuntabel, dan mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
