NTB Akhiri Era Musrenbang Berbasis Asumsi, Ahsanul Khalik: Data Inklusif Harga Mati

​MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) melakukan perombakan fundamental dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Mulai tahun anggaran 2026, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditegaskan tidak boleh lagi bersandar pada asumsi semata, melainkan wajib berbasis pada data terpilah yang inklusif dan terintegrasi.

​Kepala Dinas Kominfotik sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menyatakan bahwa tantangan pembangunan saat ini bukan lagi pada ketersediaan program, melainkan pada ketepatan sasaran. Hal itu ia sampaikan dalam Lokakarya Penyediaan Data Pendukung Tematik Musrenbang Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (TEMBANG PUGIS) di Mataram, Rabu, 1 April 2026.

​Data Sebagai Instrumen Keadilan

​Pria yang akrab disapa Aka ini menekankan bahwa tanpa data yang akurat, kebijakan pembangunan berisiko bias dan meninggalkan kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. “Kita tidak bisa lagi bekerja dengan asumsi. Kita harus tahu secara pasti siapa yang tertinggal dan di mana ketimpangan terjadi,” tegasnya di hadapan perwakilan Bappeda NTB dan mitra pembangunan Program SKALA.

​Pemprov NTB saat ini telah memperkuat fondasi melalui portal NTB Satu Data dan DT-SEN. Namun, Aka mengakui tantangan terbesar masih terletak pada integrasi antar-sistem dan pemanfaatan data yang belum sepenuhnya menjadi “panglima” dalam pengambilan keputusan administratif tahunan.

​Transformasi Musrenbang

​Ke depan, setiap perangkat daerah diwajibkan berperan sebagai produsen data yang bertanggung jawab terhadap kualitas dan keterpaduan informasi. Musrenbang didorong untuk bertransformasi dari sekadar agenda formalitas menjadi forum berbasis data riil.

​”Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi dari sejauh mana kita mampu menghadirkan keadilan dan memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal,” pungkas Aka. Kolaborasi dengan mitra internasional seperti Program SKALA diharapkan mampu mempercepat sinkronisasi data inklusif ini ke dalam perencanaan strategis NTB 2026.