Gubernur Iqbal Sentil Isu Pelecehan di Institusi Islam, Minta MUI NTB Perkuat Ijtihad Sosial

​MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan pesan mendalam bagi kepengurusan baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB periode 2025–2030. Dalam pelantikan yang digelar di Auditorium UIN Mataram, Sabtu (11/4/2026), Gubernur mengingatkan para ulama agar lebih peka terhadap dinamika persoalan umat yang kian kompleks, terutama menyangkut isu moral dan sosial yang terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan.

​Gubernur Iqbal secara spesifik menyoroti maraknya laporan kasus pelecehan seksual yang justru terdeteksi di institusi pendidikan Islam. Ia menegaskan bahwa ulama harus menjadi garda terdepan untuk menghapus stigma negatif yang mulai membayangi lembaga pendidikan berbasis agama.

​Menjaga Marwah Pendidikan Islam

​Pernyataan keras Gubernur bukan tanpa alasan. Ia khawatir kepercayaan publik terhadap Pondok Pesantren—sebagai benteng pertahanan moral di NTB—akan tergerus jika kasus-kasus kekerasan seksual tidak ditangani secara serius oleh otoritas keagamaan.

​”Banyak terjadi pelecehan seksual justru di institusi pendidikan Islam kita. Jangan sampai muncul stigma pondok pesantren kita rentan terhadap kejahatan seksual,” tegas Iqbal. Ia berharap MUI NTB tidak hanya fokus pada persoalan fikih murni, tetapi juga melakukan Ijtihad Sosial guna memberikan perlindungan nyata bagi para santri dan menjaga marwah lembaga pendidikan Islam di mata masyarakat.

​Kemiskinan Ekstrem: Tantangan 114 Ribu Kepala Keluarga

​Selain isu moral, Gubernur Lalu Iqbal memaparkan data krusial terkait kondisi ekonomi daerah. Ia mengungkapkan bahwa NTB masih memiliki pekerjaan besar dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem yang mencakup sekitar 114 ribu kepala keluarga yang tersebar di 106 desa.

​Penanganan kemiskinan ekstrem ini, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan pangan dan pengembangan pariwisata berkualitas. MUI diharapkan mampu memberikan arah moral bagi umat agar program-program strategis pemerintah mendapatkan dukungan spiritual dan partisipasi aktif dari masyarakat di tingkat akar rumput.

​”Ulama memiliki posisi strategis untuk memberikan solusi terhadap tantangan sosial. Sinergi antara pemerintah dan ulama adalah kunci utama untuk membawa NTB keluar dari jerat kemiskinan dan krisis moral,” pungkas mantan Dubes RI untuk Turki tersebut.