Bedah Opini Fahri Hamzah: Mengurai “Prabowonomics Vs Neoliberal” Melawan Dikti Barat

​MATARAM — Jagat pemikiran ekonomi-politik nasional kembali dihangatkan oleh esai tajam Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah. Melalui kolom opini bertajuk “Prabowonomics Vs Neoliberal”, tokoh nasional asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini melayangkan tandingan diskursus (counter-thesis) yang rigid terhadap kritik bertubi-tubi yang dirilis majalah ekonomi global, The Economist.

​Fahri menilai, potret miring media Barat yang menuduh arah ekonomi di bawah Presiden Prabowo Subianto “berada di jalur berbahaya” adalah dampak dari kegagalan mereka melepaskan kacamata usang Konsensus Washington (Neoliberalisme).

​Berikut adalah anatomi pemikiran Fahri Hamzah dalam membedah pilar-pilar Prabowonomics sebagai jalan keluar Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).

​Melawan Kutukan Komoditas & Doktrin Pasar Bebas

​Dalam ulasannya, Fahri menegaskan bahwa selama puluhan tahun, resep neoliberal terbukti gagal memakmurkan Indonesia secara struktural. Pasar bebas murni dinilai melanggengkan ketimpangan dan menjebak Indonesia dalam “kutukan komoditas” (commodity curse)—menjadi eksportir bahan mentah yang mengalami deindustrialisasi dini, sementara nilai tambah terbesarnya justru dinikmati oleh negara-negara industri maju di Barat dan Asia Timur.

​Pilihan Presiden Prabowo untuk keluar dari jebakan ini disebut Fahri bukan lahir dari ruang hampa ideologis, melainkan sebuah kalkulasi pragmatis yang berakar kuat pada konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945. Doktrin utamanya jelas: bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

​Tiga Pilar Utama Prabowonomics

​Fahri meruntuhkan kecemasan The Economist dengan memaparkan logika pembangunan jangka panjang yang bertumpu pada tiga pilar operasional:

• ​1. Investasi Manusia (SDM) Bukan Pemborosan Fiskal: Barat cemas terhadap program sosial masif seperti Makan Bergizi Gratis dan perumahan rakyat, serta menuduhnya sebagai ancaman terhadap batas defisit anggaran 3%. Fahri meluruskan bahwa ini adalah cara pandang akuntansi jangka pendek yang keliru. Belanja ini adalah restrukturisasi modal manusia (human capital) untuk memutus rantai stunting dan malnutrisi kronis, yang akan menaikkan produktivitas nasional 10 hingga 20 tahun ke depan. Disiplin fiskal tetap dijaga, namun anggaran dikelola secara ekspansif-terukur, bukan hemat defensif yang mencekik pertumbuhan.
• ​2. Konsolidasi “Indonesia Incorporated” Lewat Danantara: Pembentukan badan superholding Danantara dirancang dengan mengadopsi kesuksesan investasi negara kelas dunia seperti Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia. Tujuannya adalah mengonsolidasikan aset-aset strategis nasional agar memiliki posisi tawar raksasa (strong leverage) di hadapan korporasi multinasional dan kartel global, sekaligus melepaskan ketergantungan kronis pada utang luar negeri. Ini bukan mematikan swasta, melainkan menciptakan mitra domestik yang tangguh.
• ​3. Keberlanjutan Hilirisasi Berkeadilan: Jika The Economist menganggap nasionalisme sumber daya sebagai distorsi pasar yang memicu sanksi WTO, bagi Indonesia hilirisasi harga mati untuk kedaulatan. Prabowonomics memperluas hilirisasi tidak hanya pada sektor nikel, tetapi merambah ke komoditas pertanian, maritim, dan energi. Indonesia tidak lagi sudi mendanai industrialisasi negara lain dengan mengorbankan masa depan ekologinya tanpa mendapatkan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja yang layak.

Menolak Didikte: Menuju Indonesia Emas 2045

​Fahri Hamzah menyimpulkan bahwa kegelisahan kekuatan global mapan sebenarnya berakar pada ketakutan kehilangan kendali atas negara berkembang yang kaya sumber daya. Mereka lebih menyukai Indonesia yang “patuh”, yang ekonominya tumbuh moderat namun terus menyediakan bahan baku murah sekaligus menjadi pasar bagi produk-produk mereka.

​Prabowonomics secara tegas menolak status quo tersebut. Pilihan politik-ekonomi yang diambil hari ini memang membawa risiko dan menantang arus utama, namun merupakan langkah berani dari sebuah bangsa yang berdaulat. Melalui Pasar Pancasila yang dipimpin dengan ketegasan negara, Indonesia tengah menulis ulang takdir ekonominya sendiri menuju Indonesia Emas 2045 yang adil, makmur, dan berdaulat penuh.