Peter F. Gontha Kritik Bias Editorial The Economist Terhadap Ekonomi Indonesia

​JAKARTA — Catatan kritis kembali dilayangkan oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter F. Gontha, terhadap cara pandang media Barat dalam memotret realitas domestik. Kali ini, sebuah artikel teranyar yang dirilis oleh media ekonomi terkemuka asal Inggris, The Economist, memicu keprihatinan serius lantaran dinilai menyajikan narasi yang distortif, sempit, dan terlampau pekat dengan nuansa pesimisme terhadap arah ekonomi Indonesia.

​Artikel yang menjadi pemantik polemik tersebut ditulis oleh dua jurnalis internasional, Aaron Connelly dan Ethan Wu. Peter menilai, laporan yang dipublikasikan kedua jurnalis itu gagal menangkap kompleksitas struktural Indonesia sebagai negara dengan populasi mendekati 300 juta jiwa.

​”Hal ini secara alami menimbulkan pertanyaan yang sah dan penting: apakah kompleksitas sebuah negara sebesar, sepenting, dan sedinamis Indonesia membutuhkan pemahaman historis yang lebih mendalam, pengalaman kawasan yang lebih luas, dan perspektif yang lebih seimbang dibandingkan apa yang tercermin dalam artikel tersebut?,” ujar Peter F. Gontha dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 20 Mei 2026.

​Mantan pengelola perusahaan media nasional ini menggarisbawahi bahwa persoalan utama bukan terletak pada usia atau rekam jejak sang jurnalis, melainkan pada integritas metodologi jurnalistik yang digunakan. Kritik menjadi sepenuhnya wajar ketika penjelasan komprehensif dari pejabat senior dan pengambil kebijakan ekonomi Indonesia justru dieksklusi secara sepihak dari ruang redaksi.

​Dalam proses reportase tersebut, Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, dilaporkan telah memaparkan kalkulasi makro yang sangat rigid. Pemaparan tersebut mencakup ketahanan cadangan devisa, posisi transaksi berjalan, mitigasi tekanan dolar global, pengelolaan fiskal, tata cara pendanaan program ketahanan pangan, hingga strategi jangka panjang pemerintah.

​”Namun sebagian besar penjelasan krusial itu tampaknya tidak muncul dalam artikel yang dipublikasikan,” imbuh pengusaha papan atas tersebut.

​Sebaliknya, The Economist justru memilih mengeskalasi kecemasan pasar (market anxiety) dengan menonjolkan sentimen pergantian Menteri Keuangan terdahulu, Sri Mulyani Indrawati. Figur Sri Mulyani selama ini memang dikenal dekat dengan kerangka kebijakan ortodoks yang disukai oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

​Peter menegaskan, bias editorial semacam itu menunjukkan ketidakpahaman media Barat terhadap memori kolektif dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Jakarta telah lama bertransformasi dan memutus rantai ketergantungan pasca-trauma krisis finansial Asia 1998 dengan melunasi seluruh kewajiban utang kepada IMF.

​Saat ini, Indonesia di bawah pemerintahan baru secara sadar menempuh doktrin ekonomi alternatif yang berfokus pada hilirisasi industri ekstraktif, penguatan pasar domestik, dan kemandirian pangan nasional. Kendati model ekonomi ini kerap menantang arus ortodoksi kapitalisme Barat tradisional, hal tersebut tidak serta-merta dapat dicap sebagai langkah yang tidak bertanggung jawab.

​”Indonesia berhak mendapatkan pengawasan dan kritik yang adil. Namun, Indonesia juga berhak mendapatkan kejujuran intelektual, konteks yang utuh, dan keseimbangan dalam pemberitaan. Jurnalisme yang seimbang itulah yang membangun kredibilitas,” pungkas Peter.