PERDEBATAN GLOBAL mengenai sayembara triliunan rupiah yang digodok parlemen Iran untuk memburu kepala Donald Trump dan Benjamin Netanyahu kini menyisakan satu pertanyaan besar di dalam negeri: bagaimana posisi Indonesia? Sebagai negara yang konsisten memegang doktrin politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berada di posisi yang cukup rumit.
Namun, ada satu tembok tebal yang hingga detik ini belum runtuh: Pemerintah Indonesia dipastikan tidak dapat berkomunikasi langsung dengan Israel untuk membahas eskalasi keamanan atau isu bilateral apa pun. Alasan mendasarnya sangat klasik, kedua negara sama sekali tidak memiliki hubungan diplomasi resmi.
Diplomasi Backchannel dan Taktik “Pinjam Tangan”
Dalam dunia diplomasi, tidak punya hubungan resmi bukan berarti tidak bisa “mengobrol.” Ketika ketegangan di Timur Tengah meningkat—terutama setelah Menlu Iran Abbas Araghchi berpidato berapi-api di samping Menlu RI Sugiono dalam forum BRICS baru-baru ini—Jakarta harus memutar otak jika ingin menyampaikan pesan atau memantau situasi di Tel Aviv.
Solusinya adalah menggunakan backchannel alias jalur belakang, atau taktik “pinjam tangan” melalui negara ketiga yang memiliki hubungan baik dengan kedua belah pihak. Negara-negara seperti Mesir, Yordania, atau bahkan mitra-mitra di Eropa kerap menjadi kurir diplomatik informal demi memastikan pesan-pesan kemanusiaan dan perlindungan WNI di kawasan konflik tetap tersampaikan tanpa harus melanggar konstitusi dalam negeri.
Audit Strategis: Batas Konstitusi di Tengah Badai Geopolitik
Penutup: Setia pada Garis Konstitusi
Sikap tegas Indonesia untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel adalah harga mati yang didasarkan pada prinsip kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Di tengah situasi dunia yang makin mirip ring tinju tanpa aturan—di mana negara-negara mulai melegalkan sayembara pembunuhan pemimpin asing—menjaga jarak aman adalah langkah paling rasional.
Biar bagaimanapun, fokus utama pemerintah hari ini seharusnya bukan sibuk mengurusi komunikasi dengan Tel Aviv, melainkan bagaimana menambal kebocoran ekonomi di dalam negeri. Dengan Rupiah yang sedang meriang di peringkat ke-5 mata uang terlemah dunia, menjaga kedaulatan fiskal jauh lebih mendesak daripada memikirkan jalur komunikasi dengan negara yang tidak kita akui.
Foto cover: Pemerintah Republik Indonesia mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Hal itu disampaikan Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, dalam siaran persnya, Selasa (19/05). (Foto Dok. Istimewa/ @orbitindonesia.com)
BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA:
Gaza: Doctors Under Attack – Ketika Jubah Putih Menjadi Target
