DI SAAT TENSI politik nasional sedang sibuk mengurusi menteri yang masuk bui dan presiden yang mengimpor dirut BUMN dari Australia, panggung politik lokal Nusa Tenggara Barat (NTB) ternyata tidak mau kalah dalam menyajikan drama komedi satir. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di ranah Bumi Gora kini resmi memasuki fase kisruh internal tingkat dewa, di mana dua elite utamanya memutuskan untuk saling menendang satu sama lain dari kursi empuk parlemen.
Suasana di Gedung DPRD NTB, Jalan Udayana, mendadak berubah menjadi panggung pembacaan “surat wasiat” politik pada Senin (25/5/2026). Sekretaris DPRD NTB, Hendra Saputra, dengan suara datar khas birokrat terpaksa membacakan dua surat masuk yang isinya saling bertolak belakang, saling menegasi, dan sama-sama penuh dengan rasa percaya diri yang meluap-luap.
Logika Pecat Berjemaah: Kamu Turun, Kamu Keluar!
Isi suratnya sungguh mencerminkan indahnya kebebasan berorganisasi di Indonesia. Di sudut kanan ring, kubu H. Muzihir secara resmi melayangkan surat pemecatan terhadap Moh. Muhammad Akri dari jabatannya sebagai Ketua Fraksi PPP DPRD NTB. Alasannya? Tentu saja pembangkangan dan sederet pasal karet AD/ART partai yang biasa dipakai kalau lagi sentimen.
Mendapat bogem mentah seperti itu, kubu Moh. Akri di sudut kiri ring tidak tinggal diam. Alih-alih membela diri lewat jalur diplomasi warung kopi, mereka langsung membalas dengan jurus yang jauh lebih ekstrem: melayangkan surat balasan yang isinya memecat H. Muzihir dari posisi menterengnya sebagai Pimpinan (Wakil Ketua) DPRD NTB.
Bayangkan betapa pusingnya Sekretariat Dewan yang menerima surat-surat ini. Ini mirip seperti drama dua orang bocah yang sedang berebut mainan di halaman rumah, lalu bocah pertama bilang “Kamu bukan temanku lagi!” dan bocah kedua membalas “Ini rumahku, kamu nggak boleh main di sini lagi!” Bedanya, bocah-bocah di Udayana ini digaji pakai uang pajak rakyat dan punya stempel resmi berlogo Garuda.
Meniru Gaya Nasional: Saat Konflik Elite Jadi Menu Harian
Konflik saling pecat di tubuh partai berlambang Ka’bah ini seolah mengonfirmasi kebenaran bait puisi “Republik Rem Blong” yang dibacakan Rektor UII, Prof. Fathul Wahid, di Jogja beberapa hari lalu. Di dalam bus besar bernama parpol, setirnya memang selalu diperebutkan dengan cara-cara yang brutal. Para elitenya sibuk gontok-gontokan di depan publik, saling klaim legalitas, dan saling membuka dosa internal.
Publik NTB yang sedang pusing memikirkan rupiah yang meriang di peringkat 5 mata uang terlemah dunia versi Forbes hanya bisa menonton drama ini sambil geleng-geleng kepala. Di tingkat akar rumput, konstituen PPP mungkin sedang bingung harus menghadap ke kiblat pengurus yang mana, sementara dua bos di atas sedang asyik bermain catur dengan bidak bernama nasib kadernya sendiri.
Penutup: Siapa Pemilik Bus Sebenarnya?
Kisruh Muzihir vs Akri ini membuktikan satu hal: dalam politik praktis kita, tidak ada kawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang belum dibagi rata. Proses saling pecat ini dipastikan akan berlanjut ke meja Mahkamah Partai di Jakarta, atau berujung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memakan waktu berbulan-bulan.
Sembari menunggu siapa yang akhirnya akan tersungkur dari bus bernama PPP NTB ini, kita yang menonton dari pinggir jalan hanya bisa berharap: semoga saja setelah kamera wartawan mati dan sidang paripurna bubar, kedua elite ini tidak diam-diam pergi makan malam bersama di rumah makan taliwang sambil tertawa lepas seperti reuni para bestie. Sebab jika itu terjadi, maka benarlah kata puisi sang rektor: sialnya, para penumpang selalu tertipu.
