MATARAM — Di tengah potret buram ketimpangan logistik dan aksesibilitas pangan yang masih membayangi kawasan Timur Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sukses menorehkan capaian makroekonomi yang impresif. Berdasarkan pembaruan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Bumi Gora resmi dinobatkan sebagai provinsi dengan tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) terendah di Indonesia.
Dokumen infografis otoritas data nasional mencatat, angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di NTB berada di posisi buncit nomor 38 dari seluruh provinsi, yakni hanya sebesar 2,67 persen. Angka performa fiskal hulu ini jauh melompat melampaui rata-rata ketidakcukupan konsumsi pangan nasional yang bertengger di level 7,89 persen.
Realitas makro di NTB berbanding terbalik secara ekstrem jika disandingkan dengan wilayah timur lainnya. Provinsi Papua Tengah, misalnya, menempati urutan pertama kerawanan dengan angka PoU mencapai 32,30 persen, disusul Maluku sebesar 30,54 persen, dan Papua Pegunungan di angka 28,72 persen. Ketimpangan horizontal antarwilayah ini mengonfirmasi bahwa distribusi kesejahteraan dan kedaulatan pangan nasional masih menghadapi tantangan disparitas geografis yang masif.
Indikator PoU sendiri merupakan instrumen internasional yang mengukur persentase penduduk di suatu wilayah yang konsumsi energi harian riilnya berada di bawah standar kecukupan minimum (2.100\text{ kkal} per kapita per hari) untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Secara matematis, dengan rasio 2,67 persen, artinya hampir seluruh lapisan masyarakat di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa telah memiliki ketahanan akses yang mapan terhadap komoditas pangan pokok.
Keberhasilan NTB menekan angka ketidakcukupan pangan hingga ke level minimalis ini didorong oleh statusnya sebagai salah satu lumbung pangan strategis nasional. Konsistensi surplus produksi pada sektor pertanian, khususnya padi dan jagung, serta optimalisasi program diversifikasi pangan lokal dinilai menjadi jangkar utama yang menahan gejolak inflasi harga bahan pokok (volatile foods) di pasar domestik daerah.
Kendati demikian, capaian hilir pada Susenas ini tidak boleh membuat pemangku kebijakan di Udayana berpuas diri. Otoritas daerah dituntut terus mempertebal investasi pada infrastruktur pertanian ramah lingkungan, mitigasi dampak perubahan iklim global, serta penguatan konektivitas logistik antarpulau guna memastikan stabilitas pasokan pangan tetap terjaga secara berkelanjutan demi mempertahankan predikat swasembada yang inklusif.
AUDIT METRIK PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN PANGAN (PoU)
| Klaster Data (Zonasi) | Persentase Prevalensi PoU | Analisis Aspek Kedaulatan Logistik |
|---|---|---|
| Nusa Tenggara Barat (NTB) | 2,67% (Terendah se-Indonesia / Terbaik) | 1. NTB sukses mengunci aksesibilitas energi minimum berkat status daerah surplus komoditas hulu pertanian. 2. Rata-rata nasional mengindikasikan sekitar 7 dari 100 penduduk Indonesia masih kekurangan asupan energi minimum sehat. 3. Wilayah Papua Tengah dan Maluku memerlukan intervensi darurat Holding BULOG untuk memotong biaya rantai pasok transportasi udara/laut. |
| Rata-Rata Nasional | 7,89% | |
| Papua Tengah (Kerawanan Tertinggi) | 32,30% |
Audit Strategis: Getnews Data Intelligence Unit | Data Olahan Susenas BPS Nasional per 20 Januari 2026.
