MATARAM — Dinamika penyehatan postur fiskal di Nusa Tenggara Barat menunjukkan performa akseleratif di bawah nakhoda kepemimpinan baru. Pemerintah Provinsi NTB sukses mengamankan dua capaian krusial sekaligus pada tahun pertama masa bakti Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri. Ditengah impitan tantangan finansial daerah, Pemprov NTB tidak hanya sukses membersihkan seluruh rapor merah kewajiban utang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) hingga tuntas 100 persen, melainkan juga mengunci sikap optimistis mampu menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melampaui ambang batas target nasional sebesar 85 persen.
Pernyataan bernada optimisme tinggi tersebut diutarakan langsung oleh Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal, sesaat setelah merampungkan agenda Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025. Ritus penyerahan dokumen akuntansi negara tersebut digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat, 5 Juni 2026.
Bagi Miq Iqbal, LHP yang diterbitkan BPK pada pertengahan tahun ini memegang nilai geostrategis dan arti historis tersendiri. Pasalnya, lembar audit ini bertindak sebagai instrumen forensik perdana yang merekam secara utuh rekam jejak, potret serapan, dan kinerja operasional pemerintahan yang dinakhodainya bersama Umi Dinda—sapaan akrab Wakil Gubernur—sepanjang tahun anggaran 2025.
”Ini adalah pemeriksaan pertama terhadap hasil kerja yang sepenuhnya kami laksanakan selama tahun 2025. Karena itu, hasil pemeriksaan ini menjadi cerminan dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang kami bangun selama satu tahun terakhir,” urai Miq Iqbal di hadapan forum legislatif.
Ia menggarisbawahi bahwa Korps Birokrasi NTB akan bergerak rigid dan terukur untuk mengeksekusi setiap butir rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim auditor BPK. Langkah korektif ini diposisikan sebagai bagian dari janji kerja untuk memperkokoh arsitektur tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi mutlak pada hasil (result-oriented government).
”Insya Allah akan kami tindak lanjuti. Kami optimistis capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi ini bisa berada di atas 85 persen,” cetus eks Dubes RI untuk Turki tersebut dengan nada tegas.
INDONESIA INSIGHTS: STRATEGIC AUDIT DELEVERAGING FISKAL & TARGET TINDAK LANJUT NTB
| Klaster Kewajiban / Metrik | Realisasi Eksekusi & Target Tata Kelola Pemprov | Output Manajemen Risiko & Ketahanan Likuiditas Daerah |
|---|---|---|
| Utang BLUD & Pemprov NTB (Fokus Utama: RSUP Provinsi NTB) | 1. Status Likuidasi: SELESAI 100% per akhir Mei 2026. 2. Ruang Lingkup: Mencakup utang kontraktual langsung Pemprov serta utang operasional BLUD rumah sakit daerah. | 1. Pelepasan Beban Leverage: Keberhasilan melunasi utang BLUD 100% secara otomatis memotong risiko gagal bayar vendor medis, memulihkan skor solvabilitas kredit perbankan NTB, dan meningkatkan kualitas rantai pasok farmasi. 2. Akselerasi Rating Investasi Siber: Target tindak lanjut BPK di atas 85% bertindak sebagai sinyal kepastian hukum makro (regulatory certainty), menaikkan daya tarik Pulau Lombok di mata konsorsium hijau internasional untuk proyek transisi energi global. 3. Arsitektur Pengawasan APIP: Penguatan alokasi anggaran bagi APIP mendesak Inspektorat melakukan digitalisasi pengawasan (continuous auditing) pada rantai pengadaan logistik sekolah rakyat dan infrastruktur guna memangkas potensi munculnya pos utang baru yang tidak terencana. |
| Rekomendasi LHP BPK TA 2025 | 1. Target Penyelesaian: > 85% (Melampaui Standar Nasional). 2. Karakteristik Audit: Refleksi murni tahun pertama kinerja penuh kepemimpinan Iqbal-Dinda (TA 2025). |
Audit Strategis: Getnews Fiscal & Institutional Governance Unit | Analisis Ketahanan Anggaran Daerah, Struktur Solvabilitas BLUD, dan Manajemen Risiko Kepatuhan Konstitusional, Juni 2026.
Komitmen pembersihan hulu-hilir tersebut ditopang kuat oleh serangkaian kebijakan pembenahan radikal yang diadopsi Pemprov NTB, termasuk penyelesaian kewajiban komersial masa lalu yang sempat membebani postur APBD selama beberapa tahun anggaran ke belakang.
Gubernur Miq Iqbal membongkar data bahwa seluruh akumulasi utang pemerintah daerah—baik yang bersumber dari utang langsung portofolio Pemprov maupun beban utang internal pada tubuh BLUD, khususnya di RSUP Provinsi NTB—kini telah diselesaikan secara paripurna sesuai tenggat waktu yang dijadwalkan.
”Kita sudah menyelesaikan utang, baik utang langsung Pemprov maupun utang di BLUD. Khususnya di RSUP, alhamdulillah sesuai target, akhir bulan lalu sudah selesai 100 persen,” ungkap Miq Iqbal membeberkan realisasi pembebasan beban utang daerah.
Kepala Daerah menegaskan bahwa pembersihan kewajiban finansial ini bukan sekadar mengejar pemenuhan indikator kepatuhan administratif di atas kertas. Manuver ini merupakan bagian dari peletakan fondasi makroekonomi daerah agar postur keuangan NTB bergerak ke arah yang jauh lebih sehat, memiliki disiplin anggaran yang ketat, serta berkelanjutan (sustainable fiscal development).
Guna membentengi sistem siber penatausahaan APBD dari potensi kebocoran teknis, Pemerintah Provinsi NTB secara paralel memperkuat taji pengawasan internal. Pemprov mendongkrak alokasi pagu anggaran pengawasan secara signifikan yang diperuntukkan bagi jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) demi memacu efektivitas kontrol preventif di lapangan.
Bagi Miq Iqbal, lembar LHP BPK dipandang bukan sekadar alat ukur formalitas kepatuhan semata, melainkan kompas strategis guna menjamin lokomotif reformasi birokrasi NTB tetap berjalan di rel yang benar. Oleh karenanya, setiap celah kelemahan akan dibenahi secara total, dan setiap rupiah yang keluar dari kas anggaran wajib dikonversi menjadi kemaslahatan serta manfaat ekonomi nyata yang menyentuh hajat hidup masyarakat NTB.
