Mataram – Di saat panggung siber nasional sedang riuh oleh bongkaran transaksi jumbo Rp366 miliar milik oknum Imigrasi oleh PPATK serta skandal manipulasi kuota haji Kemenag di KPK, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) justru menyodorkan berkas realitas yang memprihatinkan mengenai rapuhnya fondasi birokrasi dan keuangan di tingkat daerah. Urat nadi pemerintahan di daerah penyangga pariwisata internasional ini dilaporkan sedang mengalami himpitan ganda yang ekstrem.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal secara blak-blakan mengungkapkan kekhawatirannya di hadapan para wakil rakyat. Dalam rapat kerja strategis bersama Komisi II DPR RI yang berlangsung pada Selasa lalu, mantan diplomat senior tersebut menilai kualitas birokrasi di NTB sedang menghadapi tantangan kompetensi yang sangat serius akibat minimnya pasokan tenaga profesional di lingkungan pemerintahan daerah.
Paradoks Kompetensi: Ketika 60 Persen Kursi ASN Diisi Eks Honorer
Anatomi rapuhnya postur kepegawaian di Gumi Gora dibongkar secara telanjang oleh Lalu Iqbal. Ia menyebut bahwa lebih dari 60 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov NTB saat ini merupakan mantan tenaga honorer yang diangkat massal menjadi ASN. Kondisi pemenuhan kuota yang tidak berbasis pada seleksi ketat kompetensi murni ini memicu terjadinya defisit keahlian teknokratis untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern.
Meskipun Iqbal menyatakan dukungannya terhadap kebijakan moratorium rekrutmen ASN baru demi efisiensi APBN—sejalan dengan naskah penghematan anggaran yang getol didorong Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di bawah Luhut Pandjaitan baru-baru ini—ia meminta adanya diskresi khusus. Pemprov NTB mendesak pemerintah pusat memberikan relaksasi berupa ruang rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berbasis kompetensi murni untuk mengisi posisi-posisi teknis strategis di daerah.
Bagi para analis di kolom Indonesia Insights, langkah tegas Iqbal ini diposisikan sebagai upaya berani untuk merombak mentalitas birokrasi daerah agar tidak lagi menjadi tempat penampungan balas budi politik, melainkan bertransformasi menjadi mesin pelayanan publik yang kompeten, sejalan dengan kurikulum profesionalisme berbobot ala mazhab Boston.
Hantaman Fiskal: Ketika Belanja Pegawai Melonjak Akibat TKD Disunat
Selain didera oleh urusan krisis kualitas sumber daya manusia, dompet Pemprov NTB dilaporkan sedang dalam kondisi megap-megap akibat ketidakpastian kebijakan fiskal dari pusat. Lalu Iqbal mengungkapkan, pihaknya sebenarnya telah berhasil melakukan langkah radikal berupa rasionalisasi belanja pegawai hingga menekan porsinya ke level yang sangat sehat, yakni 25 persen dari total postur anggaran daerah.
Namun, prestasi efisiensi tersebut mendadak buyar akibat hantaman kebijakan eksternal Lapangan Banteng. Porsi belanja pegawai di dalam APBD NTB secara otomatis kembali melonjak naik menjadi 33 persen. Penyebab utamanya adalah pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,2 triliun oleh Kementerian Keuangan, ditambah dengan penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp600 miliar.
Akibat pemangkasan total Rp1,8 triliun ini, ruang gerak fiskal Pemprov NTB untuk membiayai program pembangunan infrastruktur publik dan penguatan pariwisata lokal menjadi lumpuh. Situasi ini memicu ironi yang tajam: di saat maskapai Scoot dari Singapura bersiap mendarat 10 kali seminggu di Bandara Lombok (BIZAM) mulai Juni ini untuk menyuntikkan devisa pariwisata, pemerintah daerahnya justru kehabisan napas anggaran untuk membenahi fasilitas pendukung di tingkat tapak.
Sinyal Darurat dari Pengemudi Daerah
Jeritan dari Lalu Muhamad Iqbal di hadapan Komisi II DPR RI ini adalah potret telanjang mengenai kondisi riil “Bus Republik” di tingkat wilayah sekunder. Jargon-jargon populis komunikasi politik pusat bermotif “Sorry yé, Oke Gas” yang diarsiteki jajaran Penasihat Khusus Hasan Nasbi, kini bentrok dengan kenyataan pahit di lapangan: daerah disuruh mengencangkan ikat pinggang tanpa diberikan kepastian bahan bakar operasional yang memadai.
Jika pemerintah pusat di Jakarta tetap keras kepala menahan hak Dana Bagi Hasil senilai Rp600 miliar milik NTB, sementara BGN di sisi lain sempat kepergok melakukan bypass pengadaan motor tanpa izin parlemen, maka ketimpangan pembangunan vertikal akan semakin melebar.
Kita tunggu bersama apakah Menteri Keuangan baru Muhammad Chatib Basri akan mendengarkan masukan rasional dari mantan diplomat perbatasan ini dengan memberikan relaksasi anggaran serta kepastian angka TKD lebih awal. Selamat berjuang merapikan birokrasi, Miq Iqbal. Pastikan sapu pembersihan kompetensi ini berjalan tegak lurus, agar Gumi Gora tidak hanya menjadi penonton megahnya investasi sirkuit internasional, tetapi juga berdaya di rumah sendiri! Oke Gas, selamatkan fiskal daerah!
