LINTASAN BALAP BERLUMPUR tampaknya bukan hanya tempat menguji nyali bagi para pembalap motor cross, melainkan juga tempat menguji ketahanan mental bagi para birokrat daerah. Mantan Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi, akhirnya terpaksa buka suara usai mencicipi rasanya dikurung di ruang pemeriksaan dari pagi hingga sore hari oleh Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi NTB.
Sosok birokrat senior asal Bumi Gora ini mendadak harus bertransformasi menjadi “saksi ahli” bagi dirinya sendiri guna mengklarifikasi draf aliran dana jumbo dalam penyelenggaraan ajang olahraga ekstrem Lombok-Sumbawa Motocross Competition (LSMC) 2023. Usai menjalani pemeriksaan maraton yang melelahkan tersebut, Gita menjelaskan kepada awak media bahwa dirinya dicecar rentetan pertanyaan seputar draf alokasi anggaran senilai Rp24 miliar yang bersumber dari Bantuan Pemerintah (Banper) melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Logika promosi destinasi wisata internasional lewat deru mesin motor cross seketika berubah menjadi draf kecurigaan berburu rente anggaran negara. Dana Rp24 miliar yang niat awalnya diturunkan Sandiaga Uno dkk untuk mendongkrak ekonomi lokal pasca-pandemi, kini justru dicurigai jaksa mengalami kebocoran administratif yang cukup parah di tingkat pelaksanaan lapangan. Drama pemeriksaan Lalu Gita ini menjadi tontonan sosiologis yang teramat renyah di Mataram, menyusul nasib tiga mantan pimpinan DPRD NTB yang baru saja dituntut hukuman penjara di Pengadilan Tipikor atas kasus arisan gratifikasi Gedung Udayana.
Lawakan anggaran berskala makro ini kian terasa menyengat jika kita bandingkan dengan kelakuan elite kementerian di Jakarta pekan ini. Di saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang sibuk menyesalkan kecerobohan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang lupa melaporkan amplop misterius titipan Bupati Kuansing, jaksa di daerah justru harus bekerja keras menghitung ke mana saja larinya duit miliaran rupiah dari pos pariwisata pusat. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meratap mengaku “berdosa” karena memotong Dana Bagi Hasil (DBH) daerah hingga 69,5 persen, para pejabat di daerah justru terlihat begitu royal menghamburkan puluhan miliar untuk draf kompetisi motor, yang ujung-ujungnya menyisakan berkas penyidikan di koridor penegak hukum.
Mengklaim dana puluhan miliar tersebut sebagai murni bantuan pusat yang sudah sesuai prosedur formil mungkin bisa menjadi draf pembelaan yang aman di depan kamera wartawan. Namun, bagi kelas menengah penikmat kisruh siber yang kemarin menonton taktik kepolisian Polda Metro Jaya memakai surat izin penggeledahan kedaluwarsa dalam kasus Roy Suryo, publik sudah terlanjur skeptis dengan segala bentuk administrasi pemerintahan. Jika Istana tetap mempertahankan draf tata kelola anggaran yang ugal-ugalan dan membiarkan penegakan hukum berjalan tanpa transparansi—seperti aksi JPU yang menyembunyikan berkas setinggi 1,5 meter di sidang Dokter Tifa—maka gelombang protes mahasiswa jaket kuning dari BEM UI di ibu kota dipastikan akan segera menjalar ke daerah, meninggalkan rezim baru dalam kubangan krisis kepercayaan publik yang kian akut.
