MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya perombakan pola pikir aparatur pemerintah di tengah pesatnya keterbukaan informasi dan perkembangan teknologi. Menurutnya, birokrasi era baru membutuhkan cara belajar yang adaptif dan responsif terhadap kompleksitas persoalan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Puncak Hari Widyaiswara Nasional (HWN) ke-26 dan Jambore Nasional Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) ke-4 yang berlangsung di Mataram, Senin (21/9/2026).
Gubernur menekankan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) menerapkan prinsip learn, unlearn, dan relearn untuk menanggulangi isu-isu mendasar seperti kemiskinan dan efisiensi layanan publik. Secara khusus, ia memberikan catatan kritis terhadap proses digitalisasi birokrasi agar tidak terjebak pada sekadar formalitas adopsi teknologi.
”Kalau sistemnya buruk kemudian kita digitalisasi, maka yang terjadi adalah kita hanya mendigitalisasi keburukan,” ujar Lalu Muhamad Iqbal.
Ia mendorong perlunya pembenahan arsitektur birokrasi dan penyempurnaan sistem terlebih dahulu sebelum diintegrasikan ke dalam aplikasi digital. Dalam konteks ini, Widyaiswara memegang peranan krusial sebagai agen perubahan pola pikir (mindset) ASN, bukan sekadar pengajar materi pelatihan konvensional.
Strategic Audit: Reformasi Birokrasi & Peran Widyaiswara NTB
| Pilar Transformasi | Substansi Arahan & Esensi Kebijakan |
|---|---|
| Pola Pikir ASN | Penerapan prinsip learn, unlearn, dan relearn untuk memperbarui cara penyelesaian masalah publik. |
| Substansi Digitalisasi | Restrukturisasi arsitektur birokrasi terlebih dahulu sebelum mengadopsi teknologi aplikasi. |
| Peran Widyaiswara | Berperan sebagai agen perubahan mindset, bukan sekadar pengajar materi pelatihan formal. |
*Source: Pemprov NTB (Data Diolah)
