“Duit Rp1 T Belum Ada, Rakor Kemenpora Lupa Datang”: Ketika NTB Digertak Lempar Cabor PON ke Jakarta!

​Panggung komedi tata kelola keuangan daerah di Bumi Gora tampaknya tak mau kalah dramatis dari sinetron pemusnahan suket ijazah di Jakarta. Di saat Pemprov NTB baru saja dibuat elus dada usai KPK dan Inspektorat membantai dana Pokir gaib Rp120 miliar di APBD 2026, kini Pemprov harus menghadapi kenyataan pahit yang tak kalah membanting logika: Pesta Olahraga Nasional (PON XXII) 2028 sudah di depan mata, tapi dompet daerah masih kempes!

​Melansir teguran keras dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani (Miq Ari), kesiapan NTB sebagai co-host PON XXII 2028 mendadak dipertanyakan besar-besaran. Bukan cuma soal anggaran Rp1 Triliun murni APBD tanpa sharing APBN yang bikin gemetar, Pemprov NTB bahkan kedapatan absen alias tidak hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kemenpora, KONI, dan tiga daerah tuan rumah!

​Sontak saja, Miq Ari yang juga Ketua DPW PKB NTB langsung menyemburkan gertakan menohok:

​“Jika begitu, kita hitung ulang saja kesiapan daerah kita. Berapa cabor yang siap kita pertandingkan. Selebihnya serahkan ke DKI Jakarta karena venue di Jakarta sudah lengkap!” cetus Miq Ari tanpa tedeng aling-aling pada Sabtu (31/10/2026).

​Menganalisis Tiga Paradoks “Tuan Rumah PON Serba Tanggung” ala NTB

​Mengapa teguran Miq Ari ini terasa begitu mengocok perut sekaligus menjadi bahan evaluasi fiskal yang amat berbobot? Mari kita bedah tiga babak komedinya:

1. ​Dilema “Niat Pesta Tapi Dompet Pas-Pasan”: Pemerintah Pusat sudah mengunci keputusan dingin: tidak ada dana APBN untuk operasional PON XXII 2028! Artinya, NTB wajib menyediakan Rp1 Triliun murni dari APBD untuk membiayai 31 Cabang Olahraga (cabor). Angka ini belum termasuk renovasi venue yang dari hasil inspeksi 30 Technical Delegate (TD) KONI Pusat ternyata masih mengenaskan—toilet rusak, ruang ganti tak standar, sampai lapangan cadangan atletik yang gaib!
2. ​Jurus “Lupa Datang Rakor & PB PON Mangkir”: Hal paling jenaka dari persiapan ini adalah masalah koordinasi dasar. Di saat KONI Pusat mendesak agar struktur Panitia Besar (PB) PON NTB segera disetorkan untuk dilantik akhir Oktober 2026 ini, Pemprov NTB malah tak kunjung merampungkan daftar nama. Puncaknya, saat Kemenpora mengundang rakor krusial di Jakarta, perwakilan NTB malah absent. Ibarat pengantin yang mau nikahan minggu depan, tapi pas rapat keluarga malah asyik tidur siang!
3. ​Realitas Pahit “Turida dan Opsi DKI”: Daripada memaksakan diri membangun gedung-gedung baru yang berpotensi jadi candi mangkrak pasca-2028, Miq Ari mendorong Pemprov untuk realistis: maksimalkan saja fasilitas uzur seperti GOR 17 Desember Turida Mataram. Dan kalau APBD tetap tak sanggup menampung 31 cabor? Ya tinggal lempar saja sisanya ke DKI Jakarta yang fasilitasnya sudah bak standar Olimpiade!

Penutup: Jangan Sampai Gaya Elite, Tapi Keuangan Sulit!

​Sorotan tajam Lalu Hadrian Irfani ini menjadi jam weker yang sangat nyaring bagi Pemprov dan KONI NTB. Menjadi tuan rumah ajang kelas nasional seperti PON memang membanggakan bagi harga diri daerah, tapi memaksakan diri menanggung beban Rp1 Triliun di tengah kondisi fiskal yang sedang dirapikan adalah tindakan nekat. Daripada nama NTB tercoreng gara-gara venue ala kadarnya dan atlet terlantar, ada baiknya Pemprov menurunkan gengsi, menghitung ulang cabor yang benar-benar siap, dan menyerahkan sisanya ke Jakarta. Biar bagaimanapun, lebih baik sadar diri di awal daripada gigit jari saat obor PON dinyalakan!

(Emha Firmansyah/Putra Kusuma)

Foto: Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani (Miq Ari) (dpr.go.id)