Skip to content
getnews.001 White logo GETNEWS.co.id
getnews.001 White logo GETNEWS.co.id
  • NTB
  • AMBARA
  • INSIDE INDONESIA
  • OASE
  • GET INSIGHT
  • GET CULTURE
  • GET PLANET
  • GET SPORT
  • GET INFO
  • GET DATA
  • NEWS
  • FREE PALESTINE
  • FOTO
  • NTB
  • AMBARA
  • INSIDE INDONESIA
  • OASE
  • GET INSIGHT
  • GET CULTURE
  • GET PLANET
  • GET SPORT
  • GET INFO
  • GET DATA
  • NEWS
  • FREE PALESTINE
  • FOTO
Close

Search

getnews.001 White logo GETNEWS.co.id
getnews.001 White logo GETNEWS.co.id
  • NTB
  • AMBARA
  • INSIDE INDONESIA
  • OASE
  • GET INSIGHT
  • GET CULTURE
  • GET PLANET
  • GET SPORT
  • GET INFO
  • GET DATA
  • NEWS
  • FREE PALESTINE
  • FOTO
  • NTB
  • AMBARA
  • INSIDE INDONESIA
  • OASE
  • GET INSIGHT
  • GET CULTURE
  • GET PLANET
  • GET SPORT
  • GET INFO
  • GET DATA
  • NEWS
  • FREE PALESTINE
  • FOTO
Close

Search

ANALISISGET INSIGHT

Menakar Revisi UU Provinsi NTB: Mengurai Asimetri Fiskal dan Peluang Obligasi Daerah

By Redaksi GETNEWS.
17 November 2026 3 Min Read
0

​Dukungan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal terhadap inisiatif Baleg DPR RI membuka jalan bagi koreksi ketimpangan pajak pariwisata lintas daerah, penerbitan obligasi, hingga integrasi regional Bali-Nusra.

​Dukungan penuh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhamad Iqbal, terhadap inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk merevisi Undang-Undang tentang Provinsi NTB menyentuh persoalan klasik dalam arsitektur desentralisasi fiskal di Indonesia. Selama ini, Pemerintah Provinsi NTB memikul beban tanggung jawab besar dalam merumuskan kebijakan makro serta membangun infrastruktur penghubung pariwisata lintas kabupaten/kota, namun basis penerimaan langsung dari sektor hotel, restoran, dan katering (horeka) justru terkonsentrasi pada kas pemerintah kabupaten/kota.

​Ketimpangan antara beban belanja infrastruktur regional (cost center) dan distribusi pendapatan pajak lokal (revenue center) ini menciptakan hambatan struktural bagi akselerasi pembangunan NTB. Melalui revisi payung hukum provinsi tersebut, eksekutif daerah mendorong tiga instrumen terobosan: perluasan kapasitas pembiayaan investasi melalui penerbitan obligasi daerah, penerapan mekanisme earmarking atas pungutan wisatawan mancanegara (wisman), serta harmonisasi regulasi kawasan Bali, NTB, dan NTT (KR-BNN).

​
Instrumen KebijakanKondisi Eksisting & HambatanTarget Revisi & Implikasi Fiskal
Asimetri Pajak HorekaPemprov menanggung infrastruktur lintas daerah, namun pajak hotel, restoran, dan katering masuk ke kas kabupaten/kota.Penataan ulang skema bagi hasil dan penguatan kemandirian pembiayaan infrastruktur provinsi.
Obligasi DaerahKetergantungan tinggi pada APBD reguler dan dana transfer pusat untuk proyek infrastruktur skala besar.Membuka akses pembiayaan investasi alternatif secara mandiri tanpa membebani belanja rutin tahunan.
Earmarking Pungutan WismanPenerimaan dari sektor wisatawan kerap melebur dalam belanja umum tanpa kepastian alokasi balik ke destinasi.Mengunci pendapatan pungutan wisman agar langsung diputar kembali untuk pemeliharaan infrastruktur pariwisata.
Harmonisasi Bali-NusraEgo sektoral dan perbedaan regulasi antarprovinsi menghambat konektivitas rute wisata dan logistik maritim.Penyelarasan regulasi NTB, Bali, dan NTT guna membentuk blok ekonomi pariwisata dan kelautan terpadu.

Tiga Analisis Kritis: Peluang Kemandirian dan Ujian Eksekusi

​1. Mengoreksi Disinsentif Fiskal Lintas Kabupaten/Kota

​Dalam tata kelola pariwisata NTB—mulai dari koridor Senggigi, Tiga Gili, Mandalika, hingga kawasan Teluk Saleh dan Tambora—konektivitas jalan, pelabuhan penyeberangan, dan utilitas dasar merupakan domain utama pemerintah provinsi. Namun, ketika investasi swasta dan kunjungan wisatawan tumbuh, manfaat fiskal langsung dari pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas makanan, minuman, dan jasa perhotelan mengalir ke pemerintah kabupaten/kota. Tanpa mekanisme penyeimbang melalui revisi UU Provinsi atau skema earmarking pungutan wisman, Pemprov NTB akan terus mengalami defisit kapasitas untuk membiayai perawatan infrastruktur pendukung destinasi unggulan tersebut.

​2. Prasyarat Ketat Penerbitan Obligasi Daerah

​Dorongan Gubernur Miq Iqbal untuk membuka ruang penerbitan obligasi daerah merupakan langkah progresif dalam inovasi pembiayaan pembangunan. Kendati demikian, sejarah pasar modal di Indonesia menunjukkan bahwa instrumen obligasi daerah menuntut disiplin tata kelola yang sangat tinggi. Pemprov NTB harus memastikan dua prasyarat mutlak terpenuhi: pertama, kejelasan proyek yang menghasilkan arus kas mandiri (revenue-generating projects), seperti pelabuhan regional atau kawasan ekonomi terpadu; kedua, kualitas laporan keuangan daerah berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang konsisten serta rasio kemampuan membayar kembali (Debt Service Coverage Ratio) yang sehat agar tidak mewariskan beban utang pada periode pemerintahan berikutnya.

​3. Konsolidasi Blok Ekonomi Bali-NTB-NTT

​Usulan penyelarasan regulasi antara NTB, Bali, dan NTT mempertegas visi integrasi kawasan Sunda Kecil (KR-BNN). Selama ini, Bali menikmati limpahan hub penerbangan internasional, sementara NTB dan NTT menyuplai kekayaan destinasi bahari serta ekowisata. Harmonisasi regulasi dalam revisi undang-undang provinsi akan mencegah perang tarif retribusi antarwilayah, menyederhanakan perizinan transportasi laut lintas selat, serta memperkuat posisi tawar kawasan Bali-Nusra di hadapan investor global maupun pemerintah pusat.

​Prospek dan Implikasi Kebijakan

​Revisi Undang-Undang tentang Provinsi NTB di Baleg DPR RI merupakan momentum strategis untuk memperbarui kontrak fiskal dan kewenangan daerah yang selama ini tertinggal dari dinamika pertumbuhan sektor pariwisata dan kelautan.

​Jika seluruh usulan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal berhasil dikunci ke dalam norma pasal undang-undang baru—terutama kepastian earmarking pungutan wisman dan fleksibilitas investasi daerah—NTB berpeluang keluar dari jebakan ketergantungan dana transfer pusat sekaligus menjadi model kemandirian fiskal berbasis ekonomi biru dan pariwisata berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.

​

SUMBER DATA:

  • Konteks Regulasi & Kebijakan: Inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait Revisi Undang-Undang Provinsi NTB, Mekanisme Earmarking Pungutan Wisatawan Mancanegara, serta Harmonisasi Kawasan Regional Bali-NTB-NTT.

Tim GET INSIGHT

Distribute Strategic Insight
WHATSAPP
X-POST
FACEBOOK

Tags:

Analisis KebijakanBaleg DPR RIBALI NTB NTTEarmarking WismanFiskal DaerahGET INSIGHTLalu Muhamad IqbalObligasi DaerahPARIWISATA NTBRevisi UU Provinsi NTB
Author

Redaksi GETNEWS.

Follow Me
Other Articles
Previous

Bersila Menjaga Marwah: Musakara Ode dan Takdir Istana Dalam Loka

Sanitasi ingatan: Ketika rahasia-rahasia terkecil dipangkas menjadi serpihan, sejarah baru yang steril pun siap diproduksi (GETNEWS./Literasi Anomali Ai)
Next

Cinta Tanpa Kop Surat: Sanitasi Arsip di Ruang Dengar Widuri

No Comment! Be the first one.

    Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    • Tentang Kami
    • Redaksi
    • Pedoman Siber
    • get privacy
    Copyright 2026 GETMEDIA GROUP