Retorika Validasi dan Ujian Fiskal NTB
Instruksi verifikasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) berbasis desa di Nusa Tenggara Barat mengungkap dilema mendasar antara akurasi pendataan dan keberanian mengeksekusi anggaran pendidikan.…
Read MoreMakam Politik dan Isu Penyadapan
Tudingan pasal makar terhadap eks pejabat tinggi menguji ketelitian hukum nasional dan batas dinamika politik. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan…
Read MoreAntara Tertib Administrasi, Manajemen Risiko SPPG, dan Transparansi Program MBG
Keputusan tegas Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara operasional delapan dapur/Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Mataram, NTB, menjadi…
Read MoreAntara Tertahannya DBH, Manuver Pinjaman PT SMI, dan Risiko Fiskal Daerah
Langkah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di tengah tertahannya Dana Bagi Hasil (DBH) senilai lebih dari Rp600 miliar…
Read MoreAntara Pembajakan Demokrasi, Pembatasan Sistem Politik, dan Diskursus Perlawanan Rakyat
Diskusi publik dan peluncuran buku seri “Lawan Oligarki” yang digelar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyingkap tabir kegagalan konsolidasi demokrasi di Indonesia.…
Read MoreDilema 100 Hari BGN: Manajemen Ekspektasi dan Uji Transparansi Ekosistem MBG
Pemaparan 100 hari kerja Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di Usmar Ismail Hall menyingkap beban sosiologis dan operasional yang sangat kompleks di balik eksekusi program prioritas nasional…
Read MoreAntara Ambisi Tuan Rumah, Beban APBD, dan Rasionalisasi Cabang Olahraga
Pernyataan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat yang meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menyiapkan anggaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII…
Read More