JAKARTA, getnews – Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyo Kanang, melontarkan pernyataan mengejutkan: Biang keladi ambruknya industri tekstil nasional bukanlah pakaian bekas impor (thrifting), melainkan banjirnya impor baju baru yang harganya sangat murah dan masuk melalui jalur tak wajar.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi Kanang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI bersama Asosiasi Pedagang Baju Bekas dan asosiasi terkait lainnya, di Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Musuh Sebenarnya: Impor Baju Baru Murah dari Cina
Budi Kanang menegaskan bahwa kebijakan terkait tekstil tidak boleh justru mengorbankan sektor tekstil nasional dan keuangan negara.
“Kalau kita bicara tekstil, sebenarnya yang membuat industri tekstil kita ambruk itu bukan pakaian bekas. Justru impor baju baru yang begitu banyak dan murah dari berbagai negara, termasuk dari Cina,” tegas Budi Kanang.
Dampak paling nyata terlihat pada produk budaya seperti batik. Masuknya batik impor yang menyerupai batik asli dengan harga yang “murahnya minta ampun” telah menggerus pasar batik lokal dari daerah penghasil seperti Surabaya dan Solo.
Pakaian Bekas: Dari Donasi Menjadi ‘Ketagihan’ Bisnis Ilegal
Legislator PDIP ini menjelaskan, persoalan pakaian bekas impor memang kompleks. Awalnya, barang-barang tersebut bersumber dari donasi untuk negara berkembang, tetapi lama kelamaan berubah menjadi komoditas yang menguntungkan.
“Awalnya pakaian bekas ini memang donasi, tapi lama-lama jadi ketagihan untuk dijual karena menguntungkan,” ujarnya.
Meskipun demikian, ia menilai maraknya penyelundupan—baik pakaian baru maupun bekas—melalui berbagai pelabuhan tikus adalah tantangan besar yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh penegak hukum.
Solusi Tuntas: Tertibkan Penyelundupan dan Impor Baru
Budi Kanang meminta pemerintah untuk fokus pada masalah inti dan memperkuat sinergi antar-lembaga dalam pengetatan aturan.
“Kalau penyelundupan dapat ditertibkan dan impor pakaian baru yang tidak wajar juga diperkuat pengawasannya, mungkin ada solusi bagi industri tekstil kita,” pungkasnya.
Intinya, ia menyerukan agar pemerintah tidak hanya menyalahkan pedagang thrifting, melainkan membereskan akar masalah di pintu masuk negara.
dpr.go.id
