JAKARTA, getnews – Komisi VI DPR RI melakukan evaluasi mendalam terhadap peran Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) dan PT Danantara Aset Manajemen, menjadikan kesiapan BUMN perbankan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 sebagai tolok ukur efektivitas transformasi.
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menyoroti tugas struktural yang sangat besar yang diemban Danantara.
Tugas Berat Danantara: Merampingkan 1.000 BUMN Menjadi 200 Entitas
Anggia Erma Rini menekankan bahwa Danantara masih menghadapi pekerjaan monumental dalam merampingkan struktur perusahaan milik negara.
“Dari lebih dari 1.000 BUMN, akan dipangkas menjadi sekitar 500–200 entitas. Ini tugas berat Danantara, dan kami harus mengawalnya,” ujarnya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI di Badung, Bali, Jumat (5/12/2025).
Komisi VI menuntut peningkatan profesionalisme, output kinerja, dan efisiensi SDM sebagai konsekuensi dari restrukturisasi tersebut.
“Kalau digaji, harus ada output-nya. Kalau perlu training, lakukan agar BUMN bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.
Nataru Jadi Ujian Kesiapan Himbara
Danantara mengonfirmasi tengah mengawal 21 langkah Rencana Kerja Penguatan (RKP) BUMN, dan menyatakan memastikan BUMN, terutama Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), memberikan layanan terbaik saat Nataru.
Komisi VI mengaitkan evaluasi tata kelola ini langsung dengan kepentingan publik, khususnya kesiapan perbankan menghadapi proyeksi kebutuhan uang tunai nasional sebesar Rp 41,2 triliun dan lonjakan transaksi digital.
DPR memastikan fungsi pengawasan akan diperketat selama masa transisi struktur BP BUMN dan Danantara, demi memastikan transformasi perbankan BUMN benar-benar memberi nilai langsung bagi masyarakat.
dpr.go.id
