JAKARTA, GETNEWS. – Anggota DPR RI, Nurul Arifin, menegaskan bahwa 12 isu strategis hasil Musyawarah Ibu Bangsa 2025 merupakan mandat besar yang harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret di parlemen. Politisi Golkar ini menekankan bahwa inti dari perjuangan ini adalah menghapus domestifikasi perempuan dan mendorong otoritas diri perempuan atas imajinasi serta kemampuannya.
Dalam agenda bertajuk “Pulang ke Semangat 1928” di Gedung Nusantara V (22/12), Nurul menjelaskan bahwa isu-isu ini akan menjadi poin krusial menuju peringatan satu abad pergerakan perempuan Indonesia pada 2028 mendatang.
12 Isu Strategis Perempuan Indonesia 2045
Isu-isu yang dirumuskan mencakup lintas sektor, mulai dari reformasi birokrasi hingga tantangan teknologi masa depan:
| Kategori Isu | Fokus Utama |
|---|---|
| Sosial & Ekonomi | Kekerasan & eksploitasi, ketimpangan ekonomi, serta kesehatan perempuan. |
| Digital & Budaya | Kecerdasan Artifisial (AI), budaya pop, krisis iklim, dan sejarah kolektif. |
| Reformasi Hukum | Reformasi Kejaksaan/Pengadilan, Sektor Kemanusiaan (TNI/Polri), dan Birokrasi. |
| Politik & Kampus | Representasi kepemimpinan, RUU Pemilu, dan reformasi *scholar* gender di kampus. |
Komitmen Legislasi: RUU PPRT dan RUU Pemilu
Nurul Arifin menyoroti bahwa meskipun payung hukum sudah banyak tersedia, tantangan terbesarnya ada pada implementasi. Ia secara khusus memberi perhatian pada:
- RUU PPRT: Sebagai pelindungan bagi pekerja domestik yang mayoritas adalah perempuan.
- RUU Pemilu: Memastikan proses rekrutmen politik tidak hanya “formalitas menyertakan perempuan”, tetapi menjamin keterlibatan yang adil tanpa praktik tebang pilih.
Mendorong Otoritas Perempuan
”Perjuangan ini bukan untuk mendomestifikasi perempuan, tapi mendorong perempuan untuk berkiprah sesuai kemampuannya dan memiliki otoritas atas dirinya sendiri,” ujar Nurul. Momentum Hari Ibu ini dipandang sebagai titik balik untuk memastikan perempuan Indonesia menjadi subjek aktif dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
dpr.go.id
