LOMBOK TIMUR — Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara agresif mendorong transformasi ekonomi nelayan di wilayah selatan Lombok. Dalam kunjungan kerja ke Desa Ekas Buana, Jumat (27/2/2026), Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan mandat baru: menghentikan ekspor benih lobster dan beralih sepenuhnya ke budidaya bernilai tambah tinggi.
Kunjungan ini menandai fase krusial bagi Teluk Ekas yang kini diproyeksikan sebagai hub budidaya lobster nasional. Dengan dukungan fasilitas Cold Storage berkapasitas 10 ton dan pabrik es luri, Ekas kini memiliki infrastruktur dasar untuk mengendalikan volatilitas harga di tingkat nelayan melalui sistem tata niaga koperasi.
Analisis Investigatif: Hambatan Struktural SPBUN
Meskipun hibah kapal dan teknologi budidaya telah dikucurkan, GetNews mencatat adanya “hambatan logistik” yang disuarakan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin. Ketiadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di lokasi strategis seperti Ekas dapat menggerus margin keuntungan nelayan karena tingginya biaya overhead untuk mendapatkan BBM.
Tanpa SPBUN, insentif untuk beralih dari menangkap benih ke budidaya akan terhambat oleh biaya operasional harian. Pemerintah daerah dan KKP perlu segera melakukan sinkronisasi dengan Pertamina untuk memastikan ekosistem Kampung Nelayan Merah Putih tidak lumpuh di sektor energi.
Vonis GetNews
Hilirisasi lobster di Ekas memiliki potensi multiplier effect besar bagi sektor wisata bahari dan kuliner. Namun, keberhasilan visi Menteri Trenggono sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan dasar: solar yang terjangkau dan mesin yang andal.
BACA JUGA:
Mendaki Rinjani, Mendaki Birokrasi
