Sorotan Fraksi PDIP terhadap RAPBD 2027 mengungkap penurunan porsi PAD, dilema alokasi Gedung Wali Kota, hingga ketidakpastian ganti rugi lahan Kali Unus.
Dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2027 menyajikan sinyal kewaspadaan bagi arah kebijakan fiskal daerah. Di tengah target total pendapatan daerah sebesar Rp1,687 triliun dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp660,584 miliar, porsi kontribusi PAD terhadap struktur APBD justru menyusut dari 40,22 persen menjadi 39,16 persen.
Penurunan kontribusi mandiri ini menegaskan bahwa tingkat ketergantungan Pemkot Mataram terhadap dana transfer pemerintah pusat (intergovernmental transfer) masih sangat dominan. Kondisi ini menuntut reevaluasi mendalam terhadap efektivitas ekstensifikasi pajak lokal serta tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH, menegaskan bahwa selain beban ketergantungan fiskal, penyusunan prioritas belanja daerah juga perlu dikaji ulang. Penempatan proyek fisik seperti lanjutan pembangunan Gedung Wali Kota sebagai prioritas utama dinilai berseberangan dengan kebutuhan mendesak masyarakat, seperti penguatan sektor UMKM, penanganan pengangguran, penyediaan psikolog klinis di puskesmas, serta penyelesaian ganti rugi pembebasan lahan jalan inspeksi Kali Unus yang terbengkalai sejak 2014.
Menanggapi kritik tersebut, Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman, menyatakan bahwa Pemkot Mataram tengah menggenjot intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui evaluasi Perda Pajak/Retribusi, serta melakukan penyesuaian belanja pada urusan pilihan yang terdampak dinamika alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat.
| Indikator Risiko | Kondisi Realitas Lapangan | Dampak Sistemis Pembangunan |
|---|---|---|
| Ketergantungan Fiskal Pusat | Kontribusi PAD terhadap APBD 2027 turun menjadi 39,16% (dari 40,22%), menandakan ruang kemandirian daerah yang menyempit. | Kerentanan tinggi terhadap penyesuaian/pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) & Transfer Ke Daerah (TKD) pusat. |
| Distorsi Skala Prioritas | Proyek Mercer (pembangunan Gedung Wali Kota) diprioritaskan ketimbang pemulihan sektor pilihan (pariwisata & perdagangan). | Lambatnya respon fiskal terhadap penguatan ekonomi warga, UMKM, serta pengentasan pengangguran perkotaan. |
| Kewajiban Pokok Terbengkalai | Pembebasan lahan jalan inspeksi Kali Unus tidak kunjung tuntas sejak tahun 2014 akibat penganggaran yang parsial. | Meningkatnya risiko gugatan hukum (legal exposure) serta menurunnya kepastian hak atas tanah warga. |
Tiga Celah Utama dalam Postur Anggaran 2027
1. Ilusi Kemandirian Fiskal Perkotaan
Sebagai pusat jasa dan perdagangan NTB, penurunan porsi PAD Kota Mataram di bawah 40 persen mengindikasikan bahwa laju penerimaan daerah belum sebanding dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat. Evaluasi Perda Pajak/Retribusi dan kinerja BUMD yang dijanjikan eksekutif dalam RUPS mendatang tidak boleh sekadar formalitas tahunan, melainkan harus menyasar kebocoran potensi retribusi di lapangan.
2. Trade-Off Antara Gedung Pemerintah dan Urusan Pilihan
Penurunan alokasi anggaran pada urusan pemerintahan pilihan—seperti pariwisata, perdagangan, dan perindustrian—akibat fluktuasi DAK menimbulkan dilema. Menjadikan pembangunan Gedung Wali Kota sebagai prioritas utama di tengah pemangkasan anggaran sektor riil mengaburkan orientasi pelayanan dasar. Sektor perdagangan dan pariwisata yang merupakan tulang punggung multiplier effect Kota Mataram seharusnya mendapatkan proteksi anggaran APBD murni.
3. Tunggakan Sosial-Infrastruktur Kronis
Kasus pembebasan lahan Kali Unus yang menggantung selama 12 tahun (sejak 2014) merupakan cerminan perencanaan pembiayaan daerah yang tidak berkesinambungan. Menunda hak ganti rugi warga demi membiayai proyek fisik baru berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap akuntabilitas Pemkot Mataram.
Implikasi Kebijakan
Koreksi postur RAPBD 2027 pada tahap pembahasan legislatif akan menentukan apakah Kota Mataram mampu melepaskan diri dari jebakan ketergantungan transfer pusat. Jika eksekutif dan legislatif gagal menyelaraskan prioritas belanja dengan kebutuhan riil masyarakat, RAPBD 2027 berisiko memperlebar kesenjangan antara kemegahan administrasi pemerintahan dan ketahanan ekonomi warga di tingkat tapak.
SUMBER DATA & REFERENSI BERITA:
- Rujukan Utama: Suara NTB — Tinggi, Ketergantungan Pemkot Mataram terhadap Transfer Pusat (Pemandangan Umum Fraksi PDIP & Jawaban Wawali TGH. Mujiburrahman)
- Dokumen Terkait: Dokumen Pendapat Akhir Fraksi & Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2027.
Tim GET INSIGHT / Foto: ist/GETNEWS.
