Wacana politik pasca-putusan peradilan menguji mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
JAKARTA — Menguatnya diskursus publik pasca-putusan Mahkamah Agung mengenai pembatalan keabsahan administrasi kesetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan mekanisme pemakzulan (impeachment) sebagai sorotan utama. Di tengah tingginya eskalasi politik nasional, Tata Hukum Tata Negara Republik Indonesia mengatur prosedur penghentian masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden secara ketat melalui Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Pemakzulan di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh lembaga politik tanpa pembuktian hukum. Berdasarkan UUD 1945, pemakzulan hanya dapat diproses jika Presiden/Wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wapres.
Mekanisme konstitusional ini melibatkan tiga lembaga negara utama—DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR—melalui tahapan berjenjang yang dirancang untuk mencegah krisis politik tanpa dasar hukum yang sah.
Tiga Tahapan Konstitusional Pemakzulan (Pasal 7B UUD 1945)
- Usulan Hak Menyatakan Pendapat (DPR): Usul pemakzulan diajukan oleh DPR kepada MK. Keputusan DPR untuk mengajukan usulan ini wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
- Uji Materiel dan Pembuktian Hukum (Mahkamah Konstitusi): MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut paling lambat 90 hari setelah permintaan diterima. Jika MK memutuskan bahwa tuduhan tidak terbukti, proses berhenti. Jika terbukti melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyelenggarkan sidang paripurna untuk meneruskan usulan ke MPR.
- Keputusan Akhir Politik (MPR): MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usulan DPR paling lambat 30 hari sejak usulan diterima. Keputusan MPR diambil dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden/Wapres diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.
ANALISIS GETNEWS: MATRIKS AMBANG BUKTI KONSTITUSIONAL PEMAKZULAN
| Tahapan Lembaga | Ambang Batas (Quorum) | Risiko & Ambang Kritis Politik |
|---|---|---|
| Hak Menyatakan Pendapat (DPR) | 2/3 Hadir & 2/3 Setuju | Tergantung konstelasi koalisi partai di parlemen; membutuhkan konsensus lintas fraksi yang solid. |
| Uji Hukum (Mahkamah Konstitusi) | Paling Lambat 90 Hari | Penilaian murni yuridis atas dalil “tidak lagi memenuhi syarat” atau adanya dugaan pelanggaran hukum berat. |
| Sidang Paripurna Pemakzulan (MPR) | 3/4 Hadir & 2/3 Setuju | Keputusan final bersifat eksekutif-politik; memerlukan dukungan mayoritas mutlak anggota DPR dan DPD. |
Adjiekusuma/Lilisatya Wati | Foto: BPMI Setpres
