BAYAN – Perjuangan panjang masyarakat adat Bayan dalam menuntut pengakuan resmi negara atas kawasan hutan leluhur seluas 9.533,23 hektare memasuki babak sejarah baru. Majelis Emban Adat Bayan (MANDAT BAYAN) bersama Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) menandatangani kesepakatan bersama terkait proses pengajuan Hutan Adat Bayan pada Senin (9/11/2026) di Kabupaten Lombok Utara.
Rekonsiliasi Tata Kelola dan Kemitraan Konservasi
Penandatanganan nota kesepakatan di kawasan lingkar Rinjani ini menandai pergeseran paradigma dari pola konflik pertanahan menjadi kemitraan tata kelola ekosistem berbasis masyarakat. Selama berdekade, klaim kewenangan tata ruang antara kawasan konservasi Taman Nasional dan batas hak asal-usul (ancestral rights) masyarakat adat Bayan kerap memicu ketegangan yuridis di sektor tapak.
Sinergi antara MANDAT BAYAN dan BTNGR memperkuat ruang komunikasi serta memberikan legitimasi hukum bagi keberadaan kearifan lokal (indigenous knowledge) dalam menjaga kelestarian bentang alam Rinjani. Pengakuan wilayah adat ini diharapkan menjadi jembatan harmonis untuk menyelaraskan aturan perlindungan kawasan konservasi negara dengan awig-awig adat Bayan yang memuliakan fungsi tutupan hutan hulu.
Integritas Hidrologi dan Kedaulatan Ekologi Lombok
Kawasan hutan leluhur Bayan memiliki peran ekologis yang sangat vital sebagai zona tangkapan air (water catchment area) utama bagi pulau Lombok bagian utara. Keberhasilan pengajuan Hutan Adat seluas 9,5 ribu hektare ini tidak hanya menjadi kemenangan hak sosiologis warga adat, melainkan strategi pelindungan permanen dari ancaman alih fungsi lahan, perambahan liar, serta kerusakan fungsi hidrologi.
Langkah kolaboratif ini menjadi model percontohan (role model) penyelesaian konflik agraria di zona konservasi nasional. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN dituntut mengawal akselerasi verifikasi teknis hingga penerbitan Keputusan Menteri tentang Penetapan Hutan Adat secara konklusif.
JET / Foto: MANDAT BAYAN/GETNEWS.
