Dorong Reformasi Birokrasi dan Mutu Sekolah, Sekda NTB Melantik Jafung dan Pengurus Dewan Pendidikan 2026–2031
MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus memacu akselerasi pembenahan tata kelola birokrasi dan peningkatan mutu pendidikan daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, secara resmi melantik puluhan Pejabat Fungsional (Jafung) sekaligus mengukuhkan jajaran anggota Dewan Pendidikan Provinsi NTB periode 2026–2031 di Mataram, Selasa (10/11/2026).
Dalam amanatnya, Sekda Abul Chair menegaskan bahwa proses pelantikan dan pengukuhan ini bukan sekadar agenda seremoni birokrasi, melainkan batu pijakan untuk memperkuat profesionalisme aparatur serta menghadirkan kepemimpinan pendidikan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Sekda menyampaikan penekanan dan arahan strategis kepada tiga pilar yang dilantik:
- Pejabat Fungsional (Jafung): Wajib hadir sebagai penentu solusi (problem solver) dan motor penggerak efektivitas tata kelola di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing, bukan sekadar mengejar pengakuan kompetensi formal atau pemenuhan angka kredit.
- Kepala Sekolah: Diinstruksikan berani bertransformasi menjadi pemimpin pembelajaran (instructional leader) yang visioner, bukan sekadar pengelola administrasi sekolah. Sekda menekankan agar sekolah dipastikan menjadi ruang belajar yang aman, inklusif, bebas perundungan (zero bullying), serta bersih dari praktik pungutan liar (pungli).
- Dewan Pendidikan NTB 2026–2031: Diharapkan mampu menjalankan peran sebagai mitra kritis pemerintah daerah yang independen, objektif, dan konstruktif dalam merumuskan rekomendasi kebijakan peningkatan mutu serta pemerataan akses pendidikan di Nusa Tenggara Barat.
Pengukuhan pengurus baru Dewan Pendidikan NTB ini menjadi energi baru bagi Pemprov NTB dalam mengawal pemutakhiran data Anak Tidak Sekolah (ATS) serta menjaga konsistensi mutu layanan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah di seluruh wilayah NTB.
