YOGYAKARTA, getnews – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemangku kebijakan untuk mengakhiri siklus saling menyalahkan yang selalu terjadi pascabencana. Menurutnya, fokus utama penanganan bencana harus dialihkan ke dua konsep fundamental: Mitigasi dan Adaptasi.
Ya jangan cepat tersinggung kayak ini: Tobat Nasuha atau Baper Politik? Golkar Lebih Cepat Tersinggung daripada Merespons Bencana Sumatra
Kritik tersebut disampaikan Fikri saat Kunjungan Kerja Spesifik di Sleman, Yogyakarta, Rabu (3/12/2025), dengan kasus bencana Sumatra menjadi latar belakang urgensinya.
Penjara Tak Otomatis Selesaikan Masalah
Fikri menegaskan bahwa mencari siapa yang salah dan memenjarakannya tidak otomatis menyelesaikan masalah akar bencana di masa depan.
“Kalau ada yang salah lalu dipenjara, itu tidak otomatis menyelesaikan masalah. Kita ini kalau ada bencana, konsepnya hanya dua: mitigasi dan adaptasi,” ujarnya.
- Mitigasi: Upaya menurunkan potensi bencana melalui kajian ilmiah dan langkah strategis (pencegahan).
- Adaptasi: Penyesuaian terhadap kondisi pascabencana, seperti desain bangunan tahan bencana atau perbaikan tata saluran air.
KLHS Tak Boleh Jadi Formalitas Belaka
Fikri menyoroti bencana Sumatra sebagai contoh perlunya kajian mendalam terkait keterkaitan bencana dan tata ruang.
Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang wajib dimiliki setiap provinsi dan melekat pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Kadang-kadang dokumen itu hanya dibuat sebagai formalitas, tidak serius. Nah ini saatnya kita betul-betul membuat KLHS supaya seimbang antara pemanfaatan lahan dan pelestarian lingkungan,” tegasnya.
Dorong Peran BRIN dan Pemerintah Daerah
Untuk mewujudkan KLHS yang kredibel, Fikri meminta BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) mengambil peran lebih besar dalam penyusunan kajian ilmiah mitigasi bencana.
Ia menilai kolaborasi antara BRIN, pemerintah daerah, dan Kementerian Lingkungan Hidup adalah kunci untuk mencegah kerusakan yang berkelanjutan. Fikri menegaskan akan mendorong mitra kerja Komisi X untuk serius menyelesaikan persoalan ini sebagai kontribusi fundamental bagi problematika bangsa.
dpr.go.id
