Jakarta – Ketika masa transisi kabinet ekonomi sedang bergulir panas menyusul bisingnya rencana penataan ulang posisi Menteri Keuangan, sebuah skandal korupsi baru yang menyentuh ranah ibadah suci umat beragama kembali meledak. Penegakan hukum yang agresif tampaknya menolak untuk melambat. Setelah sebelumnya PPATK membongkar rekening jumbo Rp366 miliar milik para ASN Imigrasi, kini giliran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menguliti borok bisnis kuota haji di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).
Penyidik komisi antirasuah pada Selasa (9/6/2026), resmi menahan dua petinggi korporasi swasta. Keduanya adalah Ismail Adham (ISM), Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), dan Asrul Azis Taba (ASR), Komisaris PT Raudah Eksati Utama. Penahanan ini dilakukan atas dugaan keterlibatan mereka dalam skandal manipulasi pembagian kuota tambahan haji yang merugikan asas keadilan puluhan ribu calon jemaah di tanah air.
Skema Gelap 50:50 dan Jalur Akselerasi Tanpa Antre T-0
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik, membongkar blak-blakan bagaimana anatomi kongkalikong ini dirancang oleh para pelaku. Tersangka ISM dan ASR diduga kuat bersama sejumlah pihak—termasuk unsur asosiasi travel serta mantan pejabat teras Kementerian Agama—menggelar serangkaian pertemuan di bawah meja. Misi mereka satu: meminta intervensi pembuat kebijakan untuk mendongkrak penambahan kuota haji khusus di luar batas legal 8 persen sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku.
Dalam praktiknya, aturan hukum tersebut ditabrak secara brutal. Kuota tambahan yang seharusnya diprioritaskan bagi jemaah reguler yang sudah mengantre puluhan tahun, justru dibagi rata dengan skema 50:50 antara reguler dan khusus.
Lebih sadis lagi, ISM dan ASR berperan aktif mengatur distribusi kuota tambahan tersebut secara eksklusif kepada perusahaan-perusahaan travel haji yang terafiliasi dengan jaringan mereka. Modusnya menggunakan skema percepatan keberangkatan tanpa antre atau “T-0”. Melalui jalur tol ilegal ini, jemaah berkantong tebal bisa langsung terbang ke tanah suci di tahun yang sama tanpa perlu melewati labirin daftar tunggu, mengangkangi hak moral ratusan ribu masyarakat kelas menengah bawah yang menabung dari keringat harian mereka.
Aliran Dana Miliaran ke Kemenag Saat Negara Sedang “Bersih-Bersih”
Tentu saja, tidak ada karpet merah birokrasi yang gratis. Proses manipulasi kuota ini berjalan mulus karena disiram oleh aliran dana pelicin (kickback) berskala raksasa. Penyidik KPK mencatat adanya indikasi kuat pemberian uang tunai secara bertahap kepada beberapa pejabat strategis dan pihak terkait di lingkungan Kementerian Agama sebagai upah atas pengurusan dokumen kuota siluman tersebut.
Dari hasil kompromi ibadah suci ini, pundi-pundi kekayaan para tersangka melonjak fantastis. KPK membeberkan bahwa PT Makassar Toraja (Maktour) sukses meraup keuntungan ilegal sekitar Rp27,8 miliar pada musim haji 2024. Sementara itu, tersangka ASR secara personal mengantongi keuntungan tidak sah hingga mencapai Rp40,8 miliar.
Guncangan skandal keagamaan ini meledak tepat di saat DPR RI sedang memuji gerakan “negara sedang bersih-bersih” yang dijalankan aliansi Kejagung-KPK pasca-nyanyian Justice Collaborator Sony Sonjaya dalam kasus korupsi logistik makanan gratis (seperti terlihat dalam gambar 1000328073.jpg). Semboyan komunikasi politik “Sorry yé, Oke Gas” yang biasa dipamerkan barisan elite kini sama sekali tidak berdaya ketika KPK mulai menyegel dokumen-dokumen pengadaan milik travel kelas kakap sekelas Maktour.
Ketika Antrean Surga Diintervensi Pemburu Rente
Terbongkarnya skandal kuota tambahan haji oleh KPK ini adalah alarm darurat yang membunyikan tanda bahaya paling keras di dalam kabin “Bus Republik”. Sungguh ironis, di saat Menteri Keuangan baru Muhammad Chatib Basri sedang bersusah payah merancang efisiensi fiskal dan BGN dipaksa melakukan moratorium dapur baru demi akuntabilitas anggaran, di pos kementerian lain justru terjadi pembajakan hak-hak religius rakyat kecil demi keuntungan puluhan miliar rupiah.
Langkah berani KPK menahan para bos travel mewah ini harus didukung penuh sampai ke akar-akarnya. Menteri Agama tidak bisa lagi berlindung di balik narasi suksesnya pelayanan seremoni di lapangan jika di tingkat hulu birokrasinya masih menjadi sarang bagi-bagi jatah kuota siluman.
Rakyat kini menuntut transparansi total: seret seluruh mantan pejabat Kemenag yang menerima aliran dana Rp68 miliar tersebut ke depan ruang sidang tipikor untuk segera dipakaikan rompi oranye. Sorry yé, kali ini urusan ibadah suci tidak boleh ditoleransi oleh kompromi politik rezim! Oke Gas, tuntaskan mafia haji!
