GILI MENO – Di balik reputasinya sebagai salah satu destinasi wisata bahari premium di Indonesia, Gili Meno kini menjadi panggung bagi krisis kemanusiaan yang akut. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Meno Bersatu terpaksa turun ke perairan menggelar aksi “Meno di Laut”, Kamis (21/5). Mereka menuntut satu hal yang merupakan hak konstitusional paling mendasar: akses air bersih yang layak.
Korporatisasi Hak Dasar Warga
Krisis yang melanda sekitar 267 kepala keluarga atau lebih dari 1.000 jiwa di Gili Meno ini telah berlangsung selama lebih dari tiga tahun. Koordinator lapangan aksi, Masrun, menyoroti akar masalah yang sangat sistemik: karut-marut tata kelola sumber daya air yang diserahkan kepada logika korporasi. Ketika penyediaan air bersih diubah menjadi komoditas bisnis murni, hak dasar warga negara rentan dikorbankan demi kalkulasi profit.
Dampaknya sangat ironis. Warga sebuah pulau wisata dunia terpaksa menggantungkan hidup mereka pada air hujan yang ditampung secara mandiri. Ini adalah tamparan keras bagi jargon pariwisata berkelanjutan yang sering digaungkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pariwisata tumbuh, namun warga lokal justru terasing dari kebutuhan hidup paling esensial.
Solusi Pipa Bawah Laut
Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk segera membangun infrastruktur pipa air bawah laut langsung dari daratan Pulau Lombok. Langkah ini dinilai sebagai satu-satunya jalan keluar permanen untuk memutus ketergantungan dari monopoli pengolahan air swasta yang terbukti gagal memberikan jaminan suplai. Pemerintah daerah tidak boleh lagi berlindung di balik skema kerja sama swasta jika korporasi gagal memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.
