MEMBANGUN JALAN penghubung dari Pelabuhan Lembar di ujung barat hingga Pelabuhan Kayangan di ujung timur Lombok jelas bukan sekadar proyek garapan biasa. Jalur port to port ini adalah urat nadi logistik yang menentukan seberapa cepat barang dan manusia bisa berputar di Nusa Tenggara Barat. Namun, seperti biasa dalam urusan pembangunan daerah, niat baik selalu membentur tembok klasik: ketiadaan uang tunai.
Di tengah kondisi kas yang mepet, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memilih jurus cerdik. Ketimbang menunggu dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp618 miliar dari pusat yang tak kunjung cair, Pemprov NTB berencana meminjam dana ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Bawaannya sepintas mirip mengajukan kasbon, tetapi dengan agunan piutang negara.
Secara konsep, langkah ini punya daya tarik magnetis. Pembangunan infrastruktur tidak perlu berhenti gigit jari hanya karena transfer pusat tersendat. Menggunakan PMK sebagai dasar hukum agar Kemenkeu memotong langsung DBH untuk membayar cicilan ke PT SMI adalah akrobat finansial yang lihai. APBD NTB tetap ‘bersih’ dari beban cicilan langsung, jalanan terbangun, dan arus logistik makin lancar. Bagi masyarakat awam, ini tampak seperti situasi menang tanpa risiko.
Namun, dalam dunia keuangan publik, tidak ada makan siang yang benar-benar gratis.
Sisi gelap dari skema ini terletak pada detail teknis yang sering kali tersembunyi di balik istilah halus. Pertama, ada persoalan beban bunga dan biaya administrasi. Walaupun pokok pinjaman ditutup oleh DBH kurang salur, siapa yang menanggung bunga pinjamannya? Jika bunga tersebut dibebankan ke APBD, maka fleksibilitas fiskal NTB tetap saja akan tergerus.
Kedua, ada risiko opportunity cost atau biaya kesempatannya. Ketika DBH cair di masa depan, uang tersebut sudah habis dipotong otomatis untuk membayar utang PT SMI, bukannya masuk ke kas daerah untuk mendanai program prioritas lain seperti pendidikan, kesehatan, atau pengentasan kemiskinan. Pemprov pada dasarnya sedang ‘mengimpor’ likuiditas masa depan untuk dipakai hari ini.
Audit Strategis: Skema Pembiayaan & Konstruksi Pinjaman Proyek Port to Port NTB
| Vektor Parameter | Rincian Substantif & Mekanisme Pengembalian |
|---|---|
| Target Proyek Strategis | Pembangunan jalan penghubung port to port Pelabuhan Lembar – Pelabuhan Kayangan. |
| Nilai DBH Kurang Salur | Rp618 Miliar (Piutang Hak Pemprov NTB di Pemerintah Pusat). |
| Lembaga Pembiayaan | PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) / PT SMI. |
| Skema Pengembalian Usulan | Pemprov NTB bertindak sebagai peminjam dana, namun pengembalian cicilan dipotong langsung oleh Kementerian Keuangan melalui DBH pusat tanpa membebani APBD murni NTB. |
*Sumber: Pemerintah Provinsi NTB (Data Diolah)
Mengambil utang demi infrastruktur produktif yang memangkas biaya logistik adalah keputusan ekonomi yang wajar. Namun, kunci keberhasilannya terletak pada negosiasi petunjuk teknis bersama Kemenkeu dan PT SMI. Jika Pemprov NTB berhasil memastikan bahwa seluruh beban bunga diserap dalam mekanisme pemotongan DBH tanpa menyisakan tail-risk pada APBD, langkah ini pantas diacungi jempol sebagai terobosan fiskal cerdas. Sebaliknya, jika kalkulasinya misset, jalan tol logistik ini bisa berubah menjadi perangkap utang halus yang membebankan anggaran daerah di masa depan.
