DI TENGAH PUSINGNYA kepala bapak-bapak memikirkan harga sewa tenda pernikahan yang makin mencekik, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendadak muncul sebagai juru selamat yang teramat romantis. Melalui brosur digital yang estetik, Bupati Lombok Barat meluncurkan program peminjaman mobil dinas sedan mewah Toyota Camry berplat nomor sakral DR 1 DL secara cuma-cuma untuk dipakai warga yang ingin melaksanakan tradisi Nyongkolan.
Hebatnya lagi, fasilitas ini datang dengan paket komplet nan menggiurkan: Gratis !!! Bensin (BBM) beserta supirnya pun ditanggung langsung oleh sang Bupati. Sebuah wujud komitmen pelestarian budaya yang sangat memanjakan kantong pengantin baru, asalkan sang mempelai pria ber-KTP Lombok Barat dan rajin bersurat ke meja Sekda minimal seminggu sebelum hari-H acara.
Melihat pengumuman ini, rakyat jelata tentu langsung terharu. Bayangkan, sepasang pengantin yang biasanya diarak menggunakan mobil bak terbuka atau pikap sewaan yang baunya sisa angkutan pupuk, kini bisa duduk anggun di dalam kabin ber-AC sedan hitam mulus yang biasa dipakai rapat paripurna. Ini adalah pembuktian nyata dari jargon politik “mobil rakyat untuk rakyat”, setidaknya selama beberapa jam sebelum mobil itu kembali masuk ke garasi rumah dinas yang steril.
Namun, mari kita gunakan kacamata tata kelola anggaran yang agak cerewet. Janji manis bahwa bbm dan supir “ditanggung Bupati” ini sejatinya menyisakan tanda tanya yang menggelitik bagi para pengamat birokrasi. Publik tentu berhak penasaran: apakah uang bensin untuk mengantar pengantin dari desa ke desa itu murni diambil dari dompet pribadi sang Bupati—mirip aksi talangan biaya luar negeri Presiden Prabowo—atau kah diam-diam tetap terselip di dalam nota SPJ operasional dinas yang anggarannya dipungut dari pajak rakyat?
Mengawinkan fasilitas operasional negara dengan urusan adat-istiadat memang strategi jitu untuk mendongkrak popularitas di mata akar rumput, apalagi menjelang musim-musim politik lokal. Namun, jika jatah mobil dinas premium ini akhirnya lebih sering dipakai membelah kemacetan jalanan demi mengantar pengantin ketimbang mengurus infrastruktur daerah yang masih bolong-bolong, kita layak khawatir. Jangan sampai esok hari, ketika ada warga yang ingin mengadu soal pelayanan publik yang macet, sang Bupati terpaksa menjawab santai: Maaf, mobil dinasnya sedang dipakai Nyongkolan ke Kediri.
