GETNEWS.CO.ID, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan dan menahan tiga orang tersangka menyusul operasi tangkap tangan (OTT) suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Kasus ini memperpanjang rekam jejak kelam tata kelola wilayah tersebut, sekaligus menjadi penanda ke-7 kalinya Riau diguncang skandal rasuah berat dengan sektor yang beragam—mulai dari mafia alih fungsi hutan hingga pemotongan anggaran koruptif.
Ketiga tersangka yang kini meringkuk di tahanan mencakup elemen top birokrasi dan swasta: SA selaku Bupati Kuansing periode 2025–2030, ZKN selaku Sekretaris Daerah Kuansing, dan ARD selaku Direktur Utama PT MIC. Konstruksi perkara memperlihatkan betapa transaksionalnya pengisian jabatan publik di daerah, di mana promosi karier tidak lagi bersandar pada kompetensi meritokrasi, melainkan diukur dari nilai kemewahan aset setoran yang mampu diserahkan.
Modus Land Cruiser dan Barter Proyek
Berdasarkan dokumen penindakan yang dilansir di Gedung Merah Putih KPK, skandal suap jabatan ini melibatkan skema transaksi otomotif mewah dan sistem ijon proyek yang terstruktur rapi:
- Restriksi Tarif Land Cruiser: Pada April 2025, saat Pemkab Kuansing menggelar lelang jabatan Sekretaris Daerah, SA selaku Bupati meminta mahar berupa satu unit mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp2,05 miliar kepada calon yang ingin terpilih.
- Kamuflase Pengajuan Kredit: ZKN menyanggupi permintaan tersebut dengan membeli mobil secara kredit. Karena profil keuangannya tidak memenuhi syarat bank, ia menggunakan identitas ARD (pihak swasta) untuk menyokong cicilan Rp46,5 juta per bulan selama lima tahun.
- Resiprokal Proyek Infrastruktur: Sebagai imbalan atas pinjaman identitas dan modal tersebut, ARD diduga mendapat kompensasi berupa 13 paket proyek di Dinas PUPR Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1,2 miliar, serta rentetan proyek pengadaan lain sepanjang 2025–2026 yang menembus angka lebih dari Rp966 juta.
Penyidik KPK juga menemukan indikalar residivisme sistemik. Sebelum menduduki kursi Sekda, ZKN diduga melakukan hal serupa dengan menyetor satu unit Pajero Sport senilai Rp700 juta kepada SA saat mengikuti seleksi Kepala Dinas PUPR Kuansing. Tak berhenti di situ, SA juga dibidik atas dugaan pemerasan sisa hasil usaha (SHU) koperasi petani dalam perkara pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Audit Strategis Tata Kelola Jabatan Kuansing
Seberapa parah distorsi yang dilahirkan oleh sistem ijon jabatan berbasis mahar otomotif mewah ini terhadap efisiensi birokrasi lokal? Berikut analisis tata kelolanya:
| Instrumen Evaluasi | Standardisasi Sistem Merit | Realisasi Kasus Pemkab Kuansing |
|---|---|---|
| Dasar Pengisian Jabatan | Kompetensi teknis, integritas, & kinerja ASN | Pemberian upeti unit kendaraan mewah (Land Cruiser/Pajero) |
| Kemandirian Pihak Swasta | Kompetisi tender terbuka & adil di sistem LPSE | Barter fasilitas kredit untuk mengunci 13 paket proyek Dinas PUPR |
| Dampak Makro Sektoral | Pembangunan adil & optimalisasi layanan publik | Destruksi APBD; eksploitasi dana petani koperasi via HPT |
Langkah penindakan KPK melalui visualisasi pengawalan tersangka yang tertera pada file 25374.jpg dan file 25377.jpg mengirimkan sinyal darurat bagi reformasi birokrasi di Riau. KPK menegaskan komitmennya untuk melakukan pendampingan total guna merombak struktur tata kelola pencegahan rasuah di tingkat Pemda. Bagi masyarakat Kuansing, pembongkaran skandal ini merupakan langkah krusial; sebab ketika jabatan basah diperjualbelikan dengan cicilan miliaran rupiah, maka seluruh sisa kebijakan belanja modal daerah ke depan dipastikan hanya akan diperas habis untuk mengembalikan modal haram para pemegang kuasa.
Sumber: KPK RI
