MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) optimistis mampu mencapai target pendapatan daerah hingga akhir tahun anggaran 2026. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB yang berlangsung di Mataram pada Rabu (16/9/2026).
Optimisme Pemprov NTB didorong oleh realisasi pendapatan daerah yang telah menyentuh angka 66,53 persen per 15 September 2026. Selain menggenjot penerimaan, pemerintah daerah fokus memperbaiki tata kelola keuangan pada Rancangan APBD Perubahan 2026 agar setiap pengeluaran memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga.
”Ukuran keberhasilan akhirnya bukan semata-mata seberapa besar anggaran dapat direalisasikan, tetapi seberapa besar anggaran tersebut mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Iqbal.
Strategic Audit: Eksekusi APBD Perubahan NTB 2026
| Fokus Strategis | Langkah Kebijakan & Target Impact |
|---|---|
| Optimalisasi Pendapatan | Penerapan regulasi baru pajak dan retribusi daerah pasca-realisasi 66,53 persen per September 2026. |
| Penanganan Kemiskinan | Penyaluran bantuan sosial produktif melalui Program Desa Berdaya Transformatif untuk menekan kemiskinan ekstrem. |
| Tata Kelola Hibah | Pembenahan transparansi belanja hibah sesuai rekomendasi KPK guna meniadakan konflik kepentingan. |
| Restrukturisasi Aset & BUMD | Penataan ulang manajemen BUMD serta optimalisasi aset daerah agar lebih produktif memberi kontribusi pada PAD. |
*Source: Humas Pemprov NTB (Data Diolah)
Langkah pembenahan tata kelola belanja hibah ini sejalan dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan tidak ada celah kebocoran anggaran. Di sisi lain, penataan BUMD serta optimalisasi aset daerah diproyeksikan menjadi penopang utama pertumbuhan pendapatan asli daerah di sisa tahun anggaran 2026.
