Ada sebuah misteri abadi di negeri ini yang tingkat keakuratannya kadang bikin garuk-garuk kepala: kenapa tetangga yang punya mobil dua dan rumahnya berlantai granit justru paling rajin nerima paket sembako bansos, sementara warga yang gentengnya bolong-bolong malah luput dari radar pendataan?
Menjawab keluh kesah berjemaah di grup WhatsApp emak-emak ini, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun akhirnya angkat bicara. Pemerintah dikabarkan sedang sibuk melakukan operasi besar-besaran untuk merombak Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuannya satu: biar pengkategorian desil 1 sampai 10 nggak salah sasaran lagi.
Operasi “Gropyokan” Data Desil: Biar Nggak Salah Alamat
Ditemui di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026), Misbakhun menegaskan bahwa pemerintah lagi getol-getolnya melakukan sensus ekonomi secara super detail.
Kenapa pendataan ulang ini mendadak jadi urusan hidup dan mati?
- Uang Negara Bukan Daun: Pemerintah menggelontorkan anggaran fantastis hingga ribuan triliun rupiah untuk subsidi dan bantuan sosial. Kalau datanya masih pakai metode “kira-kira” atau “asal comot”, duit sebanyak itu bakal menguap begitu saja ke kantong warga yang sebenarnya sudah tajir melintir.
- Desil Jadi “Kartu Sakti”: Ke depannya, urusan mau beli gas melon 3 kg, BBM subsidi, sampai jatah perlindungan sosial bakal mutlak ditentukan oleh status kelas desil Anda. Jadi, jangan heran kalau nanti bakal banyak warga mendadak pura-pura jatuh miskin demi lolos verifikasi.
- DPR Jadi Satpam Anggaran: Pihak parlemen, kata Misbakhun, siap siaga mengawal ketat proses pembersihan data ini. Penginnya cuma satu: jangan sampai uang pajak rakyat dipakai buat subsidi orang yang tiap hari nongkrong di kafe sambil pamer gawai keluaran terbaru.
Realitas Lapangan: Saat yang Kaya Ngebet Masuk Desil Miskin
Masyarakat tentu menyambut rencana bersih-bersih data ini dengan senyum penuh arti. Sudah jadi rahasia umum kalau kategori desil di Indonesia ini kadang punya daya magis tersendiri—orang yang jelas-jelas mampu mendadak punya “surat keterangan tidak mampu” berkat kepiawaian melobi tingkat kelurahan.
Semoga saja lewat sensus ekonomi dan perbaikan DTSEN yang sedang digarap pemerintah ini, julukan “bansos salah alamat” bisa pensiun dini. Biar uang negara yang ribuan triliun itu benar-benar mendarat di dompet rakyat yang gulung tikar, bukan di saku sultan-sultan terselubung!
