KREATIFITAS PARA PEMBURU rente di negeri ini memang patut diacungi jempol—jika saja tindakan mereka tidak berakhir di rompi oranye Kejaksaan Agung. Korps Adhyaksa baru saja membongkar fakta anyar yang mencengangkan dalam pusaran korupsi proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Kali ini, giliran mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, yang kedapatan menerima aliran dana ilegal dari seorang pengusaha swasta bernama Asep Yusuf Somantri (AYS).
Modus yang dimainkan Asep tergolong sangat canggih untuk ukuran maling anggaran. Ia diduga memanipulasi sistem pengaturan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendaftar melalui portal resmi BGN. Hebatnya, manipulasi ini dilakukan justru setelah portal pendaftaran daring tersebut dinyatakan telah ditutup rapat-rapat bagi masyarakat umum.
Logika penutupan portal di instansi pemerintah kita tampaknya memang memiliki arti ganda. Bagi rakyat biasa atau pengurus pesantren yang lugu, kata “tutup” berarti silakan coba lagi tahun depan. Namun, bagi pengusaha bermodal kedekatan khusus seperti Asep, kata “tutup” hanyalah aba-aba untuk mengaktifkan tombol jalur belakang, tentunya setelah ada kesepakatan harga sewa “kunci” dengan sang sipir gerbang digital, yakni Pak Sony Sonjaya.
Kasus ini menjadi bukti telanjang bahwa digitalisasi birokrasi yang digembar-gemborkan pemerintah sebagai obat penangkal korupsi ternyata masih sangat mempan disuap. Sistem aplikasi secanggih apa pun tidak akan ada gunanya jika mental para pemegang otoritasnya masih menganut prinsip “ada uang, abang saya loloskan”. Ketika titik dapur gizi anak sekolah dimanipulasi layaknya calo tiket konser, kita tidak perlu heran jika isi piring gratis di lapangan nantinya bakal makin susut kualitasnya.
Kejagung kini punya tugas berat untuk menelusuri seberapa dalam lubang tikus yang dibuat oleh duet Asep dan Sony ini. Publik tentu berharap pengusutan tidak berhenti pada level bagi-bagi komisi pendaftaran portal saja. Sebab, di balik setiap angka manipulasi titik SPPG, ada hak gizi jutaan anak sekolah yang sedang dipertaruhkan demi menebalkan saldo rekening pribadi para pejabat yang tidak tahu diri ini.
INFORMASI UTAMA
Kejagung mengidentifikasi adanya transaksi gelap pasca-manipulasi data digital pendaftaran SPPG yang melibatkan mantan petinggi BGN. Laporan mendalam mengenai kasus ini dapat diakses di Kompas.com.
