JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bertajuk Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026).
Dalam forum tertinggi jajaran eksekutif tersebut, Kepala Negara menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kekompakan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih sepanjang dua tahun pertama masa kepemimpinan. Di tengah eskalasi ketidakpastian ekonomi global dan persaingan geopolitik, Presiden memberikan lima instruksi strategis untuk memperkuat kedaulatan, menjaga kekayaan alam, serta mempercepat kemandirian bangsa.
Presiden menyoroti penegakan hukum tegas terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menginstruksikan pengusutan tuntas keterlibatan oknum maupun korporasi, sejalan dengan penguatan swasembada pangan serta akselerasi kemandirian energi berbasis komoditas dalam negeri seperti biodiesel dan etanol.
Audit Strategis: 5 Arahan Utama Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna 2026
| Vektor Arahan | Rincian Substantif & Target Kinerja Kabinet |
|---|---|
| Apresiasi Kinerja Kabinet | Apresiasi atas soliditas, semangat pengabdian, dan kerja keras Kabinet Merah Putih selama 2 tahun pertama. |
| Ketahanan & Kedaulatan | Memperkuat proteksi kekayaan alam nasional dan soliditas bangsa di tengah gejolak geopolitik global. |
| Penindakan Hukum Karhutla | Instruksi usut tuntas keterlibatan perorangan dan entitas korporasi pemicu karhutla tanpa kompromi. |
| Kemandirian Pangan & Energi | Mempertahankan swasembada pangan serta menggenjot produksi energi domestik (Biodiesel & Etanol). |
| Komitmen Eksekusi Kebijakan | Menjalankan amanat publik secara berani, tegas, dan transparan demi peningkatan kesejahteraan rakyat. |
*Sumber: Siaran Pers Sekretariat Kabinet / Sidang Kabinet Paripurna Istana Negara (Data Diolah)
Fondasi Kokoh Menuju Indonesia Tangguh dan Mandiri
Pemerintah optimistis keberhasilan pada dua tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini menjadi landasan kuat untuk mengakselerasi program strategis nasional pada tahun-tahun berikutnya. Seluruh kementerian teknis diperintahkan untuk segera menerjemahkan lima arahan Presiden tersebut ke dalam rencana aksi konkret di lapangan.
