JAKARTA — Pemerintah Indonesia resmi memulai era baru dalam tata kelola bantuan sosial melalui peluncuran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, DTSEN kini sah menjadi basis data kemiskinan nasional tunggal, menggantikan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini digunakan.
Langkah ini diambil Presiden Prabowo Subianto untuk mengakhiri fragmentasi data antar-lembaga dan memastikan penyaluran dukungan sosial tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.
Integrasi Lintas Sektor dan Pembaruan Dinamis
Berbeda dengan sistem sebelumnya yang cenderung statis dan terpisah-pisah, DTSEN mengintegrasikan data dari berbagai sektor kunci, termasuk:
- DTKS (Kementerian Sosial)
- Regsosek (Bappenas)
- Data P3KE (Kemenko PMK)
Bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), data dalam DTSEN akan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan. Mekanisme pembaruan dinamis ini bertujuan agar basis data nasional selalu mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini di lapangan.
Prioritas Desil 1–4 dan Validasi Presisi
DTSEN memposisikan penduduk dalam kategori Desil 1–4 sebagai prioritas utama penerima berbagai program bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan.
Sistem baru ini menerapkan validasi lintas sektor yang sangat ketat. Melalui triangulasi data NIK, aset, dan riwayat bantuan, ketidaksesuaian data ekonomi dapat secara otomatis menggugurkan status penerima manfaat, sehingga meminimalisir risiko salah sasaran atau tumpang tindih anggaran.
