MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sistem pertahanan terhadap maraknya kekerasan anak, perundungan, hingga kekerasan seksual melalui pengembangan Sekolah Rakyat. Bukan sekadar sekolah gratis bagi warga miskin, institusi ini dirancang sebagai ruang aman (safe zone) yang mengintegrasikan pendidikan formal dengan pemulihan mental bagi anak-anak kelompok rentan.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) NTB, Ahmad Masyhuri, menegaskan bahwa target utama Sekolah Rakyat adalah anak-anak pada Desil 1 dan 2—kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah. Kehadiran sekolah ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus risiko penelantaran.
Pemulihan Trauma dan Fasilitas Berbasis Digital
Salah satu keunggulan utama Sekolah Rakyat adalah pendampingan psikologis yang melekat pada kurikulum. Masyhuri mencontohkan kasus siswa di Gunung Sari yang mengalami trauma berat pascagempa. Di Sekolah Rakyat, anak-anak tersebut tidak hanya belajar secara akademik, tetapi didampingi psikolog untuk memulihkan kesehatan mental mereka.
Meskipun ditujukan bagi masyarakat kurang mampu, fasilitas yang disediakan tidak main-main. Negara menanggung seluruh kebutuhan siswa, mulai dari konsumsi, asrama, hingga perlengkapan belajar berbasis teknologi tinggi. “Anak-anak sudah menggunakan komputer dan papan tulis elektronik. Fasilitasnya dirancang dengan standar tinggi,” ujar Masyhuri, Selasa (14/4/2026).
Sistem Asrama: Proteksi dari Pengaruh Negatif
Penerapan sistem boarding school atau sekolah berasrama diklaim menjadi kunci sterilitas lingkungan dari pengaruh negatif luar. Dengan pengawasan ketat 24 jam, potensi perundungan atau kekerasan dapat ditekan hingga nihil. Hingga saat ini, belum ditemukan laporan kasus kekerasan di lingkungan Sekolah Rakyat NTB.
Saat ini, NTB telah mengoperasikan lima Sekolah Rakyat rintisan (SD-SMA) yang tersebar di Gunung Sari (Lombok Barat), Lombok Timur, dan Sumbawa. Pemerintah juga tengah mengebut pembangunan sekolah permanen terintegrasi di Kabupaten Lombok Utara. Sebagai langkah preventif jangka panjang, Pemprov NTB berencana membentuk Satgas Pengaduan khusus guna menjamin transparansi dan keamanan ruang digital maupun fisik bagi para siswa.
