ADA ANGIN PERUBAHAN yang berembus dari Hotel Lombok Raya, Selasa (14/4/2026). Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri (Umi Dinda), memberikan tamparan realita bagi para birokrat dalam pembukaan Pra-Musrenbang RKPD 2027. Pesannya pedas dan langsung ke ulu hati: hentikan pola kerja “kerajaan kecil” di tiap instansi dan mulailah bekerja sebagai satu kesatuan sistem.
Bagi Umi Dinda, perencanaan pembangunan yang hanya indah di atas kertas namun tumpang tindih di lapangan adalah bentuk pemborosan energi dan anggaran yang tidak bisa lagi ditoleransi. Ia menuntut kejujuran—bukan laporan normatif—untuk membedah apa yang benar-benar “macet” di level desa.
| Pilar Prioritas | Analisis Satir AMBARA | Target Utama |
|---|---|---|
| Ketahanan Pangan | Stop ‘sulap’ sawah jadi ruko. Lindungi lahan sebelum petani punah. | LUMBUNG NASIONAL |
| Ekonomi Digital | UMKM jangan cuma jago di pasar kaget, harus berani ‘invasi’ pasar global. | DIGITAL ACCELERATION |
| Kualitas SDM | Gempur stunting & kemiskinan dengan data, bukan cuma dengan seremoni. | SINGLE DIGIT POVERTY |
Sumber: Pra-Musrenbang RKPD NTB 2027 & Unit Analisis Kebijakan GETNEWS.
Meninggalkan Mentalitas ‘Pulau’ dalam Provinsi
Umi Dinda secara terbuka menyoroti fenomena “ego sektoral” yang masih menghantui birokrasi. Seringkali, Dinas A tidak tahu apa yang dikerjakan Dinas B, meski sasarannya adalah warga yang sama. Dalam visi NTB 2027, pola “berjalan tanpa arah” ini ingin dibongkar. Sinkronisasi dokumen RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) ditegaskan sebagai kompas mutlak agar tidak ada lagi program yang lahir hanya karena keinginan, bukan kebutuhan riil lapangan.
Desa Berdaya: Sekoci Penuntas Kemiskinan
Agenda besar menuntaskan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen menjadi “pertaruhan” reputasi Pemprov. Program Desa Berdaya diposisikan sebagai ujung tombak. Namun, Wagub mengingatkan bahwa replikasi program ini butuh eksekusi yang presisi antara provinsi dan kabupaten/kota. Tanpa sinkronisasi, dana desa dan dana provinsi hanya akan menguap tanpa mengubah nasib warga di akar rumput.
Kesimpulan: Dari Seremoni ke Solusi
Langkah Umi Dinda menjadikan Pra-Musrenbang sebagai ruang dialog jujur adalah pergeseran paradigma yang menarik. Ia menolak laporan normatif yang “asal bapak/ibu senang”. NTB kini butuh data pahit untuk menciptakan obat yang tepat, terutama di tengah keterbatasan fiskal dan tekanan ekonomi global yang tidak menentu.
Bagi masyarakat NTB, pesan ini adalah harapan: bahwa perencanaan tidak lagi berhenti di laci meja pejabat sebagai tumpukan kertas, melainkan menjadi “makhluk hidup” yang benar-benar bekerja memperbaiki kualitas hidup di setiap pelosok desa.
