Nusa Tenggara Barat

Iqbal “Bersihkan” Beban Politik: Pejabat NTB Kini Wajib Teken Kontrak Kinerja Terukur

​"Saya tidak memiliki beban politik dengan siapa pun. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan loyalitas terhadap visi, komitmen, dan kinerja nyata," tegas Gubernur Iqbal (GETNEWS)

MATARAM, getnews.co.id — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Si., resmi melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Pemprov NTB, Jumat (9/1/2026). Dalam pidatonya yang lugas, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang wajib dievaluasi, bukan hak yang melekat tanpa batas.

   
        Konteks Terkait:                     “Memutus Rantai Loyalitas”            
   

​”Saya tidak memiliki beban politik dengan siapa pun. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan loyalitas terhadap visi, komitmen, dan kinerja nyata,” tegas Gubernur Iqbal. Ia juga menginstruksikan agar seluruh mesin pemerintahan segera “berlari” guna mengejar target pembangunan yang sempat tertunda selama hampir satu tahun terakhir.

Daftar Rotasi Strategis: Pejabat Teras Pemprov NTB 2026

​Perombakan ini menyasar posisi-posisi krusial mulai dari Bappeda, Dinas Kominfotik, hingga Satpol PP untuk penguatan disiplin dan perencanaan.

NTB Reshuffle Dashboard: Key Appointments (Jan 2026)
Nama PejabatJabatan BaruFokus Utama
Baiq Nelly YuniartiKepala Bappeda NTBAkselerasi Perencanaan Daerah.
Ahsanul KhalikKepala Dinas Kominfotik NTBDigitalisasi & Komunikasi Publik.
SadiminPelaksana Kepala BPBD NTBMitigasi & Tanggap Bencana.
Fathul GaniAsisten I Setda NTBKoordinasi Pemerintahan & Hukum.
Nunung TriningsihKepala Satpol PP NTBPenegakan Perda & Disiplin ASN.
Sumber: BKD Prov. NTB | Pelantikan Gedung Sangkareang, 09 Jan 2026

Kontrak Kinerja dan Penilaian Masyarakat

​Berbeda dengan pelantikan sebelumnya, kali ini Gubernur menekankan pentingnya Kontrak Kinerja. Setiap pimpinan OPD tidak hanya dievaluasi oleh sistem internal, tetapi juga melalui parameter kepuasan masyarakat. Hal ini menunjukkan arah kebijakan Gubernur Iqbal yang ingin birokrasi bekerja lebih “membumi” dan solutif terhadap keluhan warga NTB.

   
        Konteks Terkait:                     “Mesin Baru Iqbal-Dinda”            
   

Pesan Tegas Pembinaan Disiplin

​Gubernur juga menyoroti peran pimpinan OPD sebagai “komandan” di instansinya masing-masing. Kelalaian dalam membina bawahan dan menegakkan disiplin kini menjadi tanggung jawab langsung kepala dinas terkait. Langkah ini diambil guna memastikan integritas aparatur tetap terjaga di tengah upaya percepatan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan sosial di Bumi Gora.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *