JAKARTA — Strategi pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis perdesaan yang diusung Nusa Tenggara Barat (NTB) kini naik kelas menjadi diskursus nasional. Dalam pertemuan strategis di Jakarta pada Selasa, 10 Maret 2026, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, secara eksplisit memuji program Desa Berdaya yang dipaparkan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.
Yandri menilai pendekatan “Orkestrasi” yang diterapkan Iqbal merupakan jawaban atas inefisiensi birokrasi yang selama ini menghambat pembangunan desa. Jakarta pun bersiap menjadikan NTB sebagai laboratorium model nasional untuk integrasi lintas sektoral yang menggabungkan kekuatan APBN, APBD, CSR perusahaan, hingga dana filantropi.
Membongkar Silo: Strategi Orkestrasi Miq Iqbal
Gubernur Iqbal menegaskan bahwa Desa Berdaya bukanlah sekadar penambahan program baru yang menambah beban administratif, melainkan sebuah konvergensi. Dengan menempatkan pendamping mandiri provinsi untuk bekerja berdampingan dengan pendamping desa, NTB melakukan verifikasi data real-time guna memastikan intervensi tidak salah sasaran.
Intervensi ini dibagi menjadi dua jalur utama:
- Produktivitas (60%): Pemberdayaan ekonomi bagi warga miskin ekstrem yang masih dalam usia produktif.
- Perlindungan Sosial (40%): Skema “Mustahik Tetap” bagi warga lansia atau sakit yang didukung secara berkelanjutan oleh Baznas dan lembaga sosial lainnya.
Desa Tematik dan Rantai Pasok MBG
Visi besar NTB tidak berhenti pada bantuan sosial. Iqbal mendorong transformasi desa menjadi unit produksi mandiri melalui konsep Desa Tematik (Desa Lele, Sapi, Cabai, dsb). Inisiatif ini dikunci dengan strategi close loop yang menghubungkan hasil produksi desa langsung ke program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui skema ini, BUMDes dan Koperasi Desa berperan sebagai agregator, memastikan bahwa dana jumbo program MBG berputar di dalam ekosistem ekonomi desa, bukan menguap ke pemasok besar di luar daerah.
Catatan Akhir: Menuju Musrenbang April 2026
Kesediaan Mendes PDT Yandri Susanto dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk hadir bersama di Musrenbang NTB pada 16 April mendatang adalah sinyalemen politik yang kuat. Jakarta tampaknya mulai melihat NTB bukan lagi sebagai daerah tertinggal yang pasif, melainkan sebagai mesin inovasi kebijakan publik. Jika integrasi data dan modal ekonomi di Desa Berdaya ini berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan tahun ini, maka model NTB akan menjadi standar baru bagi 75.000 desa di seluruh Indonesia.
BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA:
Megaproyek Rp1,2 Triliun: NTB Menuju Mandiri Protein
