MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi memulai akselerasi persiapan menghadapi Monitoring dan Evaluasi Elektronik (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2026. Dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh PPID Utama pada Senin (11/5/2026), Pemprov NTB menetapkan target ambisius untuk kembali menembus jajaran tiga besar provinsi paling informatif di tingkat nasional.
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Ahsanul Khalik, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan audit internal terhadap kualitas dokumen sebelum sistem E-Monev resmi dibuka oleh Komisi Informasi Pusat pada akhir Mei ini.
Integrasi Data dan Identitas Lokal
Salah satu tantangan krusial tahun ini adalah penyesuaian data pasca-perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Untuk menyiasati hal tersebut, Pemprov NTB melakukan perombakan signifikan pada infrastruktur digital layanan informasi:
- Digitalisasi Identitas: Pembaruan visual website PPID dengan sentuhan desain rumah adat khas NTB.
- Storage Terintegrasi: Migrasi penyimpanan dokumen dari pihak ketiga (Google Drive) ke sistem internal storage.ntbprov, guna memastikan akses dokumen publik lebih stabil dan mandiri.
- Omni-Channel: Perluasan penyebaran informasi melalui platform media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas.
Evaluasi Data 2025: Benahi Ketidaksesuaian
Ahsanul Khalik menyoroti adanya catatan evaluasi dari tahun sebelumnya, di mana masih ditemukan ketidaksesuaian data yang diunggah oleh sejumlah OPD. Ia menekankan bahwa predikat “Provinsi Informatif” bukan sekadar soal sistem, melainkan komitmen koordinasi antar-perangkat daerah.
“PPID di masing-masing OPD harus memperkuat koordinasi. Kendala teknis dan kekurangan dokumen tahun 2025 harus segera dibenahi agar NTB kembali menjadi rujukan keterbukaan informasi di Indonesia,” tegas Ahsanul. Fokus utama saat ini adalah memastikan kelengkapan dokumen yang diunggah sesuai dengan parameter penilaian terbaru dari Komisi Informasi Pusat.
