MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menorehkan prestasi gemilang di panggung nasional. Pemprov NTB resmi dinobatkan sebagai peraih penghargaan Terbaik I pada Kategori Creative Financing tingkat provinsi dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Regional Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pencapaian prestisius ini menjadi pengakuan atas kemampuan tekno-struktur fiskal daerah dalam mengoptimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan ruang pembiayaan pembangunan yang inovatif di luar skema konvensional APBD.
Dalam penilaian tim kurator nasional, indikator utama yang melandasi keunggulan Bumi Gora meliputi agresivitas inovasi tata kelola pajak dan retribusi daerah, penguatan ekosistem dan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih produktif, serta kecakapan memobilisasi dana kemitraan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk program-program penunjang kesejahteraan masyarakat.
Keberhasilan mengamankan predikat Terbaik I ini membuktikan bahwa keterbatasan fiskal daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global tidak menjadi penghalang bagi Pemprov NTB untuk menggerakkan roda pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik secara mandiri.
Capaian ini diharapkan mampu menjadi pemantik motivasi sekaligus standardisasi baru bagi seluruh perangkat daerah di NTB untuk terus melahirkan kebijakan tata kelola pemerintahan yang inovatif, adaptif, terukur, serta berdampak langsung pada akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
RAPOR APRESIASI KINERJA FISKAL NTB
| Indikator Penilaian | Capaian & Parameter Strategis |
|---|---|
| Peringkat Penghargaan | Terbaik I (Kategori Creative Financing Tingkat Provinsi) |
| Cakupan Teritorial | Regional Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku |
| Variabel Keunggulan | Inovasi Pajak/Retribusi, Optimalisasi BUMD, dan Integrasi CSR Korporasi |
| Instansi Pengampu | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI |
| Sumber Informasi | ntbprov.go.id (Official Portal) |
Audit Strategis: Getnews Data Intelligence Unit | Tata Kelola & Keuangan Daerah 2026.




