Ganyang Under-Invoicing, Menkeu Purbaya Bentuk Danantara Sumberdaya Indonesia

​YOGYAKARTA — Kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) dari bumi Nusantara akibat manipulasi korporasi nakal resmi ditabuh genderang perangnya oleh pemerintah. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembentukan badan khusus berbentuk BUMN monopoli komoditas strategis, yakni Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

​Langkah radikal ini diambil setelah otoritas fiskal mendeteksi adanya indikasi masif praktik under-invoicing (pencatatan nilai di bawah harga pasar) dan transfer pricing dalam aktivitas ekspor komoditas andalan nasional, khususnya batu bara dan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO).

​”Langkah tersebut adalah instruksi langsung Presiden setelah pemerintah menemukan indikasi praktik under-invoicing dan transfer pricing dalam ekspor sejumlah komoditas utama,” tegas Menkeu Purbaya dalam acara Jogja Financial Festival 2026 di Yogyakarta, Jumat, 22 Mei 2026.

​Purbaya memaparkan, modus yang digunakan para eksportir culas adalah dengan sengaja melaporkan nilai serta volume ekspor yang jauh lebih rendah daripada realitas transaksi di pasar internasional. Untuk membuktikannya, Kementerian Keuangan telah mengaudit 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia.

​Hasil investigasi tersebut membongkar pola konspirasi dagang yang sistemik: komoditas sawit Indonesia sengaja dikirim terlebih dahulu ke perusahaan perantara (paper company) di Singapura sebelum dialirkan ke negara tujuan akhir seperti Amerika Serikat.

​“Harga ekspor dari Indonesia ke Singapura tercatat jauh lebih rendah dibandingkan harga penjualan dari Singapura ke Amerika Serikat. Akibatnya, penerimaan pajak ekspor dan pajak penghasilan Indonesia menjadi jauh lebih kecil,” ungkap Purbaya.

​Dampak dari penyelewengan ini sangat destruktif bagi ketahanan makroekonomi domestik. Negara tidak hanya kehilangan potensi pajak dan bea keluar dalam skala jumbo, tetapi aliran likuiditas DHE juga banyak diparkir secara ilegal di perbankan luar negeri tanpa memberikan kontribusi bagi penguatan nilai tukar rupiah dan daya beli masyarakat.

​Sebagai jangkar solusi, Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) didesain untuk bertindak sebagai single buyer sekaligus satu-satunya pintu gerbang (sole exporter) ekspor komoditas tertentu. Melalui sentralisasi transaksi ini, celah manipulasi harga antar-afiliasi dipastikan akan mati kutu.

​Persenjatai Pengawasan dengan Kecerdasan Buatan

​Guna memastikan tata kelola DSI tidak terseret ke dalam lubang inefisiensi birokrasi lama, Kemenkeu memperkuat sistem intervensi digital terintegrasi. Pemerintah resmi menggandeng Lembaga National Single Window (LNSW) untuk menyuntikkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam menganalisis lalu lintas perdagangan internasional.

​Sistem berbasis AI ini akan melakukan rekonsiliasi data manifest ekspor Indonesia dengan data manifes impor di negara tujuan secara real-time. Jika ditemukan anomali variasi harga maupun selisih volume sekecil apa pun, sistem akan langsung mengirimkan alarm peringatan dini secara otomatis.

​“Sekarang pengusaha tidak bisa lagi memanipulasi data karena transaksi di negara tujuan juga dapat kita lihat secara jernih,” pungkas Menkeu.

​Restrukturisasi tata niaga ekspor ekstraktif ini diproyeksikan mampu mengamankan cadangan devisa nasional secara signifikan, di mana limpahan penerimaan negara tersebut akan langsung dialokasikan untuk mendanai program ketahanan pangan, pemutakhiran sektor pendidikan, serta penguatan instrumen fiskal daerah di seluruh Indonesia.