MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara agresif memacu penetrasi ekosistem keuangan berkeadilan guna mengikis ruang gerak praktik lintah darat di tingkat tapak. Langkah strategis ini diakselerasi melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai konversi struktural status hukum PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB untuk beralih sepenuhnya menjadi BPR Syariah (BPRS).
Transformasi makro ini dibidik untuk memperlebar jangkar penetrasi pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, menstimulasi ekspansi bisnis berbasis kemitraan bagi hasil, serta memperkokoh fondasi sektor ekonomi riil yang berakar pada kebutuhan riil masyarakat kepulauan.
Dalam sidang pleno pembahasan Ranperda bersama jajaran parlemen DPRD NTB, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, menggarisbawahi bahwa megaproyek konversi lembaga keuangan daerah ini mutlak dibentengi oleh regulasi yuridis yang kokoh. Selain itu, ia mendesak manajemen untuk menjamin kesiapan kualitas sumber daya manusia (SDM), penerapan tata kelola yang andal (good corporate governance), hingga modernisasi sistem teknologi informasi (TI) dan layanan perbankan siber. Harmonisasi aturan transisi dinilai sangat krusial guna mengunci proteksi hukum atas hak dan kewajiban nasabah historis serta menjamin kontinuitas operasional perbankan secara legal.
”Konversi BPR menjadi BPR Syariah bukan sekadar perubahan status kelembagaan, tetapi bagian dari transformasi ekonomi daerah menuju sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Keberhasilannya akan diukur dari semakin luasnya akses pembiayaan masyarakat, berkurangnya ketergantungan terhadap rentenir, serta meningkatnya penguatan ekonomi kerakyatan,” urai Sekda Abul Chair.
Proteksi Bisnis dari Intervensi dan Cetak Biru Integrasi Hulu-Hilir
Sebagai pemegang saham pengendali mayoritas, Pemerintah Provinsi NTB memberikan jaminan komitmen untuk menegakkan prinsip kemandirian korporasi secara profesional. Pemda memastikan tidak akan melakukan intervensi politik maupun birokrasi terhadap proses bisnis murni BPR Syariah, sehingga lembaga intermediasi ini dapat tumbuh secara sehat, kompetitif, dan melahirkan deviden yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Lebih jauh, migrasi status kelembagaan ini memegang peran sentral dalam cetak biru (blueprint) penguatan ekosistem industri halal regional. Pemprov NTB tengah mendesain orkestrasi integrasi siber dan keuangan satu atap yang akan menyatukan kekuatan Bank NTB Syariah, BPRS, PT Jamkrida Syariah NTB, koperasi syariah, hingga jutaan agregat UMKM lokal ke dalam satu rantai nilai (value chain) ekonomi yang nyata berpihak pada kemandirian fiskal daerah.
INDONESIA INSIGHTS: STRATEGIC AUDIT KONVERSI STRUKTURAL BPR SYARIAH NTB
| Instrumen Hukum & Fiskal | 4 Pilar Prasyarat Transformasi Perbankan | Output Manajemen Risiko & Ketahanan Moneter Daerah |
|---|---|---|
| Regulasi Payung: Ranperda Perubahan Status PT BPR menjadi BPR Syariah NTB. Pemegang Saham: Pemerintah Provinsi NTB (Mayoritas/Pengendali). | 1. Regulasi hukum transisi yang kuat. 2. Kesiapan kompetensi SDM Syariah. 3. Penerapan GCG & Bebas Intervensi. 4. Modernisasi Sistem TI Siber Perbankan. | 1. Eradikasi Praktik Rentenir: Ekspansi BPRS ke klaster desa tertinggal ditargetkan memotong rantai pembiayaan informal/ilegal (rentenir) yang selama ini menekan margin keuntungan petani dan pedagang kecil di NTB. 2. Konsolidasi Rantai Pasok Finansial: Integrasi siber bersama Bank NTB Syariah dan Jamkrida Syariah berfungsi mengunci risiko kredit macet (NPL/NPF) daerah melalui skema penjaminan syariah yang pruden. 3. Mitigasi Transisi Data Nasabah: Otoritas BPR didesak mempertebal pengawasan siber selama fase migrasi konversi konvensional-ke-syariah guna mencegah terjadinya kebocoran database saldo ataupun persengketaan hak kontraktual nasabah lama. |
Audit Fiskal: Getnews Banking & Fiscal Audit Unit | Analisis Kebijakan Moneter Daerah, Inklusi Keuangan Syariah, dan Manajemen Risiko BUMD, Juni 2026.
Konversi BPR Syariah Pemprov NTB
