DI TENGAH HIRUK-PIKUK klaim efisiensi anggaran yang marak didengungkan belakangan ini, Istana kembali mempertontonkan drama tata kelola keuangan yang membuat para akuntan publik mengelus dada. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dengan percaya diri mengumumkan sebuah terobosan “filantropi birokrasi”: kelebihan biaya perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto tidak akan membebani APBN, melainkan ditanggung langsung oleh dompet pribadi sang Presiden.
Sebuah pengumuman yang heroik, tentu saja. Di saat rakyat diminta berhemat dan diawasi ketat pajak pengeluarannya, pucuk pimpinan tertinggi memberikan teladan dengan cara merogoh kocek sendiri demi menutupi “over budget” pelesiran dinasnya. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pun langsung sigap merespons, memastikan bahwa dompet negara aman dari pembengkakan biaya logistik delegasi.
Namun, mari kita gunakan nalar waras ala warga biasa yang kalau patungan makan siang saja masih menghitung parkir kembalian. Logika “nomor rekening pribadi untuk urusan negara” ini sejatinya menyisakan ruang tanya yang amat lebar. Bagaimana mungkin sebuah agenda diplomasi resmi kenegaraan—yang diatur oleh protokol, paspampres, dan delegasi berlapis—bisa mengalami bocor anggaran layaknya acara studi banding karang taruna?
Jika anggaran perjalanan dinas seorang presiden saja bisa meleset dari plafon APBN yang sudah disusun rapi oleh para doktor ekonomi di Lapangan Banteng, ada dua kemungkinan. Pertama, perencanaan kita memang buruk. Kedua, agenda di luar negeri terlalu asyik hingga lupa melihat arloji anggaran.
Lebih jauh lagi, bagi para pengamat tata kelola pemerintahan, fenomena ini justru memicu pusing kepala sebelah. Mencampuradukkan aset personal dengan operasional kedinasan adalah mimpi buruk bagi transparansi. Bagaimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nanti harus mengauditnya? Apakah nota tagihan hotel bintang lima di Eropa atau avtur pesawat jet akan dilampirkan bersama struk transfer m-banking pribadi?
Niat baik menghemat uang rakyat memang patut diapresiasi dengan tepuk tangan yang agak canggung. Namun, negara ini bukan perusahaan keluarga yang kalau modal kerjanya kurang tinggal disuntik oleh dana pemilik saham. Mengelola negara memerlukan sistem, bukan sekadar kebaikan hati atau ketebalan dompet pejabatnya. Jika untuk urusan perjalanan dinas saja bendahara negara harus mengandalkan “talangan” pribadi, kita mungkin perlu mengevaluasi kembali, apakah yang sedang kita jalankan ini sebuah sistem pemerintahan modern atau manajemen arisan lingkungan.
INFORMASI UTAMA
Respons Kementerian Keuangan terhadap kebijakan pendanaan mandiri selisih biaya kunker Presiden memicu perdebatan mengenai batas antara dana taktis negara dan kekayaan privat. Simak ulasan mendalamnya di Kumparan.com.
