MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat melalui pengajuan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Dokumen tersebut disampaikan secara resmi oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri (Wagub Dinda), dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB pada Selasa (18/8/2026).
Di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah, Pemprov NTB memastikan pengelolaan anggaran dialokasikan secara efektif dengan menitikberatkan pada tiga agenda prioritas pembangunan.
Audit Strategis: 3 Agenda Prioritas Perubahan APBD 2026
| Sektor Prioritas | Fokus Kebijakan Anggaran |
|---|---|
| 1. Penanggulangan Kemiskinan | Fokus utama pada percepatan pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah NTB. |
| 2. Ketahanan Pangan | Penguatan ketahanan pangan daerah yang terintegrasi melalui pembentukan ekosistem industri pertanian. |
| 3. Pariwisata & UMKM | Mewujudkan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia yang memberi dampak ekonomi luas bagi UMKM dan masyarakat lokal. |
*Sumber: Pemerintah Provinsi NTB (Data diolah)
Di samping penyampaian postur anggaran, Pemprov NTB juga menyampaikan duka cita mendalam serta mengonfirmasi penyaluran bantuan tanggap darurat bagi korban musibah gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
