JAKARTA – Gelombang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperparah fenomena El Niño intensitas kuat sepanjang 2026 tidak lagi dapat dikategorikan sebagai siklus musiman biasa. Eskalasi dampak sosio-ekologis yang menembus batas kedaruratan kesehatan publik, kehancuran aset ekonomi, hingga ancaman krisis iklim lintas batas (transboundary haze) mendesak kepemimpinan nasional untuk mengambil langkah ekstrem: menetapkan status Bencana Nasional secara resmi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Anatomi Krisis: Kesehatan, Ekologi, dan Kerugian Rp29,5 Triliun
Dampak paparan asap pekat telah memicu krisis kesehatan respirasi publik skala masif. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 283.270 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) terjadi di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak dalam kurun 18 Agustus hingga 13 Oktober 2026. Yang paling mengkhawatirkan, sebanyak 63.711 korban merupakan kelompok rentan balita (0–5 tahun).
Dari kacamata kalkulasi ekonomi makro dan lingkungan, kerugian fisik serta lumpuhnya aktivitas produktif masyarakat diperkirakan menembus angka Rp29,54 triliun. Luas area terbakar yang meludeskan 895.657 hektar tutupan lahan sepanjang Januari–Agustus 2026 juga menghancurkan integritas kawasan konservasi. Terdeteksinya 2.067 titik panas (hotspot) berkeyakinan tinggi di kawasan lindung secara langsung mengancam keberlanjutan habitat keanekaragaman hayati endemik, termasuk orangutan, gajah Sumatera, dan harimau Sumatera.
Trilogi Reformasi: Mengurai Kemacetan Tata Kelola Iklim
Guna menghentikan pengulangan skenario katastrofe ini di masa depan, dibutuhkan intervensi struktural yang radikal melalui tiga aksis utama:
- Kepemimpinan Terpadu (Leadership): Konsolidasi komando di bawah BNPB, TNI/Polri, serta kementerian teknis untuk menghilangkan tumpang-tindih kewenangan. Di ranah diplomasi regional, Indonesia perlu mengaktifkan mekanisme tanggap darurat ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dan menggalang bantuan internasional yang terukur.
- Harmonisasi Kebijakan (Policy): Menghentikan pembukaan drainase baru pada kesatuan hidrologis gambut, memberlakukan moratorium pemanfaatan lahan gambut lindung, serta melakukan audit hukum menyeluruh atas pemegang konsesi berulang. Pemerintah dan DPR juga dituntut mempercepat pembahasan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai payung hukum perlindungan ekologis.
- Eksekusi Lapangan (Action): Pemusatan alokasi sumber daya pada zona pemukiman dan kawasan bernilai konservasi tinggi, penyediaan ruang bebas asap (clean air shelters) bagi warga, serta pelibatan masyarakat adat sebagai mitra garda depan pemulihan ekosistem.
