Jeritan dan isak tangis Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Irawati, yang pecah dalam rekaman telepon viral menjadi tamparan keras bagi nurani pemerintah pusat. Di saat lebih dari 2.000 hektare lahan di Kotim membara dan tiga relawan pemadam kebakaran lokal gugur mempertaruhkan nyawa di tengah kepungan api, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni justru memilih membatalkan sepihak kunjungan kerjanya ke lokasi bencana.
Kabar pembatalan sepihak ini tak hanya menyisakan derai air mata di Pemkab Kotim, tetapi juga memantik gelombang amarah masif dari jajaran DPRD hingga masyarakat Kalimantan Tengah. Di mata daerah, pembatalan ini bukan sekadar urusan perubahan agenda protokol, melainkan simbol nyatanya krisis simpati dan pengabaian kemanusiaan terhadap warga yang saban hari tercekik asap racun karhutla.
Ketika Darah Relawan Dibayar Pembatalan Agenda
Tragedi karhutla Kotim 2026 ini menyajikan kontras yang sangat menyayat hati sekaligus ironis:
- Duka Mendalam Tiga Pahlawan Asap: Tiga relawan pemadam karhutla gugur di lapangan saat berjibaku memadamkan api yang meluas hingga 2.000 hektare. Mereka bekerja dengan peralatan seadanya, menembus kabut asap tebal demi memastikan permukiman warga tak dilalap api.
- Jeritan Wabup Kotim: Wabup Irawati tak sanggup menahan kekecewaan saat daerahnya yang sangat membutuhkan bantuan helikopter water bombing, logistik, dan armada pemadam pusat mendadak “ditinggal pergi”. “Kami butuh bantuan nyata, bukan sekadar janji di atas kertas!” menjadi pesan tebal dari tangisannya.
- Sikap Menteri yang Memantik Geram: Keputusan jajaran Kementerian Kehutanan yang batal menemui para pejabat daerah dan relawan di lokasi bencana dianggap sebagai bukti betapa jarak antara meja Jakarta dan lapangan Kalimantan masih teramat jauh.
”Bencana Nasional” yang Masih Dianggap Rutinitas Jakarta
Tragedi gugurnya tiga relawan di Kotim ini semakin mempertegas desakan berbagai lembaga lingkungan seperti SUSTAINABILITAS yang meminta pemerintah pusat segera menetapkan status Bencana Nasional untuk Karhutla 2026. Dengan angka kasus ISPA yang menembus ratusan ribu jiwa di Sumatra dan Kalimantan, perlakuan reaktif serta pembatalan kunjungan menteri ke lokasi bencana adalah bentuk komedi kelam tata kelola iklim kita.
Bagi warga Kotim, api di lahan 2.000 hektare mungkin bisa padam oleh hujan atau keringat relawan yang tersisa. Namun, luka atas minimnya empati pejabat pusat akan membekas lama di ingatan masyarakat Kalimantan Tengah!
