PRAYA — Kesuksesan perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, memicu wacana strategis baru terkait tata kelola aset nasional. Beredar kabar bahwa pengelolaan sirkuit balap kelas dunia tersebut berpotensi dialihkan dari InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) kepada PT Pertamina (Persero).
Wacana restrukturisasi ini mengemuka menyusul penilaian bahwa pengoptimalan komersialisasi dan operasional harian Sirkuit Mandalika oleh ITDC selama ini belum berjalan secara maksimal. Di sisi lain, Pertamina dipandang memiliki kapasitas kapital dan komitmen kuat mengingat perannya sebagai sponsor utama nama sirkuit (naming rights) serta penyelenggaraan ajang balap MotoGP di Indonesia.
Meskipun demikian, kepastian skema pengalihan—apakah hanya terbatas pada trek sirkuit atau mencakup keseluruhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika—saat ini sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini mengingat pembangunan awal sirkuit memanfaatkan alokasi anggaran APBN melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada ITDC pada 2019.
Di luar dinamika wacana tata kelola aset BUMN tersebut, kehadiran MotoGP Mandalika terus memberikan dampak ekonomi langsung (multiplier effect) bagi masyarakat lokal Lombok melalui penyerapan tenaga kerja lapangan, mulai dari petugas logistik hingga pengelolaan kebersihan kawasan sirkuit.
Audit Strategis: Potensi Pengalihan Pengelolaan Sirkuit Mandalika ke Pertamina
| Vektor Evaluasi | Rincian Substantif & Implikasi Pengelolaan |
|---|---|
| Latar Belakang Wacana | Evaluasi kinerja operasional ITDC yang dinilai belum optimal serta rekam jejak Pertamina sebagai sponsor utama MotoGP Indonesia. |
| Penentu Kebijakan Aset | Keputusan Presiden Prabowo Subianto (meningat histori dana APBN PMN ITDC 2019 dalam pembangunan sirkuit). |
| Dampak Ekonomi Lokal | Pembukaan lapangan kerja temporer warga Lombok (kebersihan, penanganan sampah, dan pendukung event). |
*Sumber: RMOL / Laporan Event MotoGP Mandalika 2026 (Data Diolah)
